Mahfud MD: Veronica Koman Harus Bertanggung Jawab

CNN Indonesia | Selasa, 19/11/2019 20:52 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD sudah berbicara dengan pemerintah Australia bahwa Veronica Koman harus bertanggung jawab atas sikapnya.

Menko Polhukam Mahfud MD. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).

Jakarta, CNN Indonesia -- Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim sudah berkomunikasi dengan pemerintah Australia terkait aktivis Veronica Koman. Dia mengatakan Veronica yang kini berada di Australia itu harus bertanggungjawab atas tindakan hukum yang dilakukannya di Indonesia.

"Saya sudah katakan juga ke pemerintah Australia. Kalau kami bicara Veronica Koman bukan karena dia berbicara lantang di negara Anda, tapi ini soal hukum kami, hak hukum kami," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (19/11).

"Dia harus bertanggungjawab," kata Mahfud.

Mahfud tak menjelaskan secara spesifik mengenai perkara hukum apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Veronica. Namun, diketahui Veronica telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan provokasi dan penyebaran informasi bohong terkait insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.

Lihat juga:

Sikap Berbeda Polisi pada 3 Tersangka dan Veronica Koman

Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan Veronica adalah warga negara Indonesia yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mengenyam pendidikan di Australia. Akan tetapi, dia menyebut Veronica mengingkari janji sebagai WNI yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.

"Veronica Koman itu warga negara Indonesia yang mendapat beasiswa untuk belajar ke Australia dan mengingkari janji untuk kembali ke Indonesia sebagai penerima ikatan beasiswa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Veronica ditetapkan sebagai tersangka provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur. Ia diduga aktif melakukan provokasi dengan menyebarkan informasi terkait kerusuhan Papua melalui akun Twitter pribadinya @VeronicaKoman.

Veronica dijerat pasal berlapis dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.