"Saya akan usulkan agar DPRD membentuk pansus untuk menyelidiki permasalahan di Bank DKI. Pansus ini akan bekerja untuk menginvestigasi permasalahan sebenarnya, bukan hanya pembobolan tapi sistem perbankan mereka," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Purwanto di kantornya, Jakarta, Kamis (21/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara pribadi, saya juga mengalami hal yang sama, saldo rekening di Bank DKI selalu berkurang tanpa saya ketahui dan potongannya aneh-aneh, ada biaya administrasi, ada fee, dan lainnya. Ketika saya tanyakan ke mereka, jawabannya tidak memuaskan," kata dia.
Purwanto juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk menindaklanjuti kasus pembobolan ini. Kerjasama kedua lembaga dengan Pansus perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
"Apalagi setiap vendor, SKPD dan pihak lain yang terlibat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bertransaksi melalui Bank DKI. Perputaran uangnya besar," tegas dia.
Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Arifin mengakui pembobolan bank DKI itu diduga dilakukan 12 anak buahnya pada periode Mei sampai Agustus lewat ATM di wilayah Jakarta Timur dan Selatan. Nilainya mencapai Rp32 miliar. Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian.
Ia juga mengungkapkan sejak awal sudah melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang.
"Layanan dan kegiatan operasional perbankan tetap berjalan dengan normal. Atas permasalahan ini, sejak awal kami sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait," ucapnya.
(ctr/arh)