Jelang HUT OPM, Polri Petakan Daerah Rawan di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Mabes Polri hingga kini masih melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap daerah rawan menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember 2019 mendatang.

"Seperti apa kerawanannya, daerah mana, apa kerawanannya, kerawanannya sepeti apa masih diindentifikasi oleh intelijen," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono kepada wartawan saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/11).

Menurut Argo, hal itu dilakukan untuk menentukan perlu tidaknya penambahan pasukan dari luar Polda Papua untuk melakukan pengamanan di wilayah bumi Bumi Cenderawasih itu.

Kendati demikian, ia menuturkan pihak kepolisian sudah melakukanupayapreemtif dan berkomunikasi dengan sejumlah masyarakat adat di Papua. Pihaknya meyakinkan masyarakat setempat bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lihat juga: Polda Jateng Antisipasi Provokasi Jelang HUT OPM 1 Desember

Ia menegaskan, hingga kini pengamanan di wilayah Papua masih dilakukan oleh Polda Papua dan juga wilayah-wilayah di sekitarnya.

"Kalau memang dirasa nanti pengamanannya kurang, Polda kirim surat dan nanti Mabes Polri akan memberikan bantuan," jelas Argo.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah telah melakukan antisipasi merebaknya opini-opini liar bersifat politis menjelang HUT OPM. Menurutnya, menjelang HUT OPM banyak pihak kerap membangun opini yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Kalau segi politis itu kadang kala membangun opini yang tidak-tidak, yang tidak diduga tiba-tiba muncul opini yang sebenarnya di lapangan tidak ada. Semuanya kami antisipasi," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/11).

Lihat juga: Mahfud Sebut Pemerintah Antisipasi Opini Liar Jelang HUT OPM

Dikatakan Mahfud, Kepolisian juga sudah memiliki prosedur untuk mengatasi persoalan tersebut. Bahkan Kepolisian juga sudah memiliki prosedur untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh internal aparat Kepolisian.

Kendati demikian, Mahfud enggan membeberkan strategi yang disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi hal itu. Ia menyebut strategi pemerintah bersifat rahasia. (mjo/osc)