Klaim ini disampaikan Ryamizard menanggapi perintah Jokowi yang baru saja disampaikan ke jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk ke Menteri Pertahanan baru Prabowo Subianto yang menggantikannya.
"Loh saya dari dulu begitu, kan saya laksanakan itu dari dulu. Ya harus dari industri dalam negeri, dulu saya kan tidak pernah beli dari luar negeri," ucap Ryamizard usai menghadiri acara bedah buku di kawasan Medan Merdeka, Jakarta, Sabtu (23/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Ryamizard menekankan pengadaan alutsista sejatinya memang tidak perlu berorientasi proyek, namun lebih ke ketegasan pelaksanaan yang dipimpin oleh seorang menteri.
Di sisi lain, ia enggan menanggapi bagaimana pola penggunaan anggaran alutsista di era kepemimpinan Prabowo. "Saya jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain, ya masing-masing saja kebijakannya," ujar dia.
Sebelumnya, kepala negara ingin pemenuhan kelengkapan alutsista tidak melulu ditutupi dari aktivitas impor. Ia berharap Indonesia bisa memenuhi kebutuhan alutsista dari industri dalam negeri sendiri.
Pasalnya, impor alutsista akan menambah beban neraca perdagangan yang tengah dirundung defisit. Untuk itu, perlu ada peta jalan pembangunan industri persenjataan dari hulu ke hilir di dalam negeri.
"Jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekadar proyek. Setop yang seperti itu," ucapnya.
Tak ketinggalan, mantan wali kota Solo itu juga ingin penggunaan alutsista dilakukan secara dinamis. Ia meminta jangan sampai Indonesia menggunakan alutsista yang ketinggalan zaman.
"Ini akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang. Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," katanya.
Terkait hal ini, Prabowo mengatakan bakal segera meninjau ulang berbagai proyek pengadaan alutsista sesuai instruksi Jokowi. Tujuannya, agar pemenuhan dilakukan sesuai kebutuhan, tidak ada kebocoran anggaran, hingga penyimpangan dan penyelewengan dalam bentuk lain.
"Akan kami review semua, beliau [Jokowi] sangat tegas kepada saya. Ini uang rakyat, dari pajak. Kita cek lagi harga, teknologinya tepat atau tidak dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh," katanya. (uli/fea)