Fadli Zon soal Sandi ke BUMN: Jangan Berandai-andai

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memberi sinyal pesimistis terkait dengan kemungkinan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno membantu Menteri BUMN Erick Thohir mengurus perusahaan pelat merah.

Fadli mengatakan sejauh ini belum ada komunikasi antara dia dengan Sandi terkait kemungkinan itu. Kendati demikian, Fadli melihat kemungkinan keterlibatan Sandi di BUMN kecil lantaran ia pernah memberi pernyataan tidak mau mengisi kursi menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jangan berandai-andai, tapi waktu itu juga Pak Sandi kalau tidak salah saat ditawari menteri malah termasuk yang tidak mau kan," kata Fadli Fadli usai menghadiri acara bedah buku di kawasan Medan Merdeka, Jakarta, Sabtu (23/11).

Lihat juga: Erick Thohir Buka Pintu Untuk Sandiaga Uno Ikuti Jejak Ahok

Lebih lanjut, Fadli enggan mengomentari kemungkinan Sandi harus hengkang dari Partai Gerindra bila ternyata mengisi kursi pucuk pimpinan di BUMN. Pasalnya, Erick Thohir kerap menekankan bahwa tokoh-tokoh yang bergabung ke perusahaan negara harus bebas dari afiliasi partai politik.

"Tapi kita kan belum tahu ya, kita lihat saja, nanti apa sih betul atau tidaknya, belum ada konfirmasi juga. Saya lihat juga banyak bantahan-bantahan," ungkapnya.

Fadli meminta awak media mengonfirmasi langsung hal ini kepada Sandiaga. Begitu pula dengan Erick yang kini dipercaya Jokowi memimpin 142 BUMN di Indonesia.

"Tanya saja ke Pak Sandi kalau itu," imbuhnya.

Sebelumnya, publik santer membicarakan kans Sandiaga menjadi salah satu kandidat bos BUMN. Spekulasi berasal dari kedekatan Sandiaga dan Erick.

Keduanya merupakan sahabat dekat sejak sama-sama meniti karir menjadi pengusaha. Bahkan, Sandiaga pernah bekerja sama dengan perusahaan milik Erick, PT Adaro Energy Tbk.

Terkait hal ini, Erick menyatakan sejauh ini belum ada rencana mengajak sahabatnya untuk menjadi pucuk pimpinan perusahaan negara. Begitu pula dengan usulan dari pihak lain yang ingin Sandiaga berkontribusi pada BUMN.

Lihat juga: VIDEO: Sandiaga Uno Bantah Tawaran Jabatan BUMN

Namun, ia seolah membuka pintu bagi Sandiaga bila ingin membantunya mengurus para perusahaan pelat merah. "Kalau memang Pak Sandi mau bantu BUMN bagus juga," ucap Erick.

Sementara Sandiaga Uno menyatakan tidak ada tawaran untuk mengisi kursi bos BUMN yang pernah diucapkan Erick kepadanya. Ia pun memberi sinyal tidak tertarik mengurus perusahaan pelat merah karena masih memiliki afiliasi dengan partai politik.

Kebetulan, Sandiaga baru saja bergabung kembali ke Partai Gerindra setelah sempat mundur jelang pencalonannya menjadi calon wakil presiden pada Pemilihan Umum 2019 yang diselenggarakan pada beberapa bulan lalu.

"BUMN itu tempat yang harus betul-betul tidak berpolitik, sebagai kader dari Gerindra, saya sampaikan kepada Pak Erick bahwa BUMN ini disorot karena stakeholder-nya adalah rakyat. Jangan sampai dia pusing karena aspek politik yang mendominasi," tutur Sandiaga beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan bahwa ia sejatinya ingin berkontribusi kepada negara. Hanya saja, bukan berarti hal itu diwujudkan dengan bergabung ke BUMN.

"BUMN harus dikelola oleh talenta terbaik, tapi kita tidak kekurangan talenta. Pengabdian tidak hanya bisa dilakukan oleh menteri dan pejabat, profesional yang pergi ke kantor juga bisa," ungkapnya.

Lihat juga: Fadli Zon Khawatir Ahok Cuma Bikin Gaduh di Pertamina

Sebelumnya, Erick baru saja mengumumkan penunjukan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Selain itu, Erick juga menunjuk Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan Pertamina.

Saat ini, Emma masih menjadi Direktur Utama Telkomsel. Kemudian, Erick juga turut mendapuk mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Marta Hamzah menjadi Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk alias BTN.

Sementara kursi Direktur Utama BTN yang masih kosong akan diisi oleh Pahala N. Mansury. Saat ini, Pahala masih menduduki kursi Direktur Keuangan Pertamina. (uli/fea)