"Kita update terus, kita juga minta [data] lebih valid lagi [ke kepolisian] supaya tidak salah dalam mengekspose," kata dia di sela pelepasan calon transmigran di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Rabu, (27/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengakui ada indikasi dana desa yang digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB).
"Indikasi itu kami temukan di lapangan sehingga ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan dana desa," kata dia, di Jayapura, Selasa (26/11) dikutip dari Antara.
Namun, ia masih enggan merinci tentang kampung yang menggunakan dananya untuk membantu KKB itu.
Dikatakannya, dana desa seharusnya digunakan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di kampung. Bila hal ini tidak diindahkan, pihaknya akan menindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.
"Saya mengingatkan para kepala kampung agar jangan memberikan anggaran atau dana sedikitpun kepada kelompok-kelompok ini, apapun alasannya. Kami akan tindak tegas," kata dia.
Kapolda mengakui KKB yang sering melakukan serangkaian aksi teror penembakan maupun pembunuhan terhadap aparat dan warga sipil di pedalaman Papua sering menekan semua pihak untuk memberi pendanaan.
Dana-dana tersebut, katanya, digunakan untuk membeli amunisi maupun senjata api.
(frd/arh)