Pemprov DKI Unggah Draf KUA-PPAS Hari Ini

CNN Indonesia | Selasa, 03/12/2019 07:55 WIB
Pemprov DKI Unggah Draf KUA-PPAS Hari Ini Ilustrasi rapat anggaran. (CNN Indonesia/ LB Ciputri Hutabarat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan mengunggah draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di web resmi APBD DKI Jakarta, Selasa (3/12).

Draf itu telah disahkan pemprov dan DPRD DKI pada 28 November lalu.

"Ini sekarang dalam proses penyelesaian. Harusnya besok [Selasa] waktu gubernur pidato sudah selesai," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Sri Suharti saat dihubungi wartawan, Senin (2/12).


Suharti beralasan draf KUA-PPAS itu tak langsung diunggah lantaran masih ada sejumlah kegiatan yang belum rampung dibahas dalam rapat KUA-PPAS beberapa waktu lalu. Beberapa di antaranya soal perbaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan penguatan teknologi informasi pajak.

Kendati demikian, Suharti memastikan draf yang diunggah akan menampilkan secara terperinci sejumlah kegiatan dan besaran masing-masing anggaran.

"Untuk menyesuaikan pagu terbaru sesuai dengan kegiatan-kegiatannya," katanya.

Pemprov dan DPRD DKI sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) nilai KUA-PPAS sebesar Rp87,9 triliun.

Dengan anggaran sebesar itu, target pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp57.561.162.309.490. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya sekitar Rp44 triliun.

Sebagai catatan, anggaran yang telah disepakati bersama DPRD itu sebetulnya turun Rp2 triliun dari jumlah Rancangan KUA-PPAS yang diajukan. Rancangan KUA-PPAS yang diserahkan ke DKI sebelumnya mencapai Rp95 triliun.

Pengurangan angka yang disepakati itu sendiri terjadi setelah ada beberapa proyek daerah dipotong seperti pinjaman daerah dalam bentuk pembiayaan cicilan DP 0 Rupiah hingga pemotongan untuk biaya pembangunan hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM).

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, banyak pihak yang mengkritisi tertutupnya pembahasan anggaran di DKI Jakarta. Biasanya, Pemprov DKI sudah mengunggah komponen penganggaran di situs resmi apbd.jakarta.go.id agar bisa dilihat publik.

Beberapa yang memprotes ialah Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa mengunggah anggaran ke publik yang masih berupa rancangan dan sebelum disahkan.

(psp/kid)