Kisruh dualisme kepemimpinan sejak 2014 disinggung Airlangga sebagai bencana Golkar yang membuat suara di parlemen pada 2015 terjun bebas. Kisruh itu juga, kata Airlangga, yang membuat banyak kader partai keluar.
'Cobaan' lainnya juga diungkit Airlangga ketika Ketua Umum Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masih dalam LPJ-nya, Airlangga mengatakan, DPP Golkar selama dua tahun terakhir menerapkan sanksi tegas berupa pemberhentian dari semua posisi di internal partai, terhadap kader yang terlibat korupsi.
Saat dirinya mendapat amanah menjadi ketua umum dalam Munaslub Partai Golkar 2017, Airlangga menyebut tidak ada program umum yang ditetapkan kala itu. Airlangga mengklaim saat itu fokus bagi DPP Golkar adalah pemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Waktu yang tersedia sangat terbatas di mana waktu persiapan Pilkada kurang dari tujuh bulan sementara persiapan Pemilu 2019 hanya 15 bulan. Sebuah rentang waktu yang sangat pendek untuk menyiapkan perhelatan akbar Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif," ujar dia.
"Namun ternyata perolehan kursi Golkar di luar perkiraan banyak pihak karena mampu bertahan sebagai pemenang kedua dengan memperoleh 85 kursi DPR RI," kata dia.
Lebih dari itu, kata dia, untuk pertama kali sejak reformasi, Partai Golkar berhasil meraih kemenangan pada Pilpres 2019 dengan mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Rapat Paripurna dipimpin oleh pimpinan sidang yang sebelumnya telah disepakati peserta Munas X Golkar yakni Azis Syamsuddin, Dedi Mulyadi, Sarmuji, Tetty Paruntu, dan Roem Kono. (ain)