Sidak Penunggak Pajak, Tim Temukan Lamborghini Bermasalah

CNN Indonesia | Jumat, 06/12/2019 03:35 WIB
Sidak Penunggak Pajak, Tim Temukan Lamborghini Bermasalah Petugas menempel stiker pada mobil-mobil mewah yang tidak menyelesaikan kewajiban pajak(CNN Indonesia/Nurika Manan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebuah Lamborghini Urus berkelir merah ditemukan di tengah inspeksi tim Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulanya tim hanya berencana mengecek sejumlah mobil mewah di Apartemen Regatta, Jakarta Utara yang kedapatan menunggak pajak. Tapi di tengah pemeriksaan, tim mendapati mobil mewah yang dibanderol sekitar Rp8,5 miliar terparkir di basement apartemen.

Tim dari KPK dan BPRD DKI Jakarta lantas melakukan pengecekan mobil itu berdasarkan nomor polisi yang tertera. Bukannya mendapati informasi mengenai pajak Lamborghini, data yang termuat pada nomor polisi B 1756 NBG rupanya adalah Honda Accord.

Tim inspeksi sempat meminta bantuan pengelola apartemen untuk mengonfirmasi kepemilikan. Namun seorang yang mengaku sopir beralasan nomor polisi tengah diurus. Karena itu untuk sementara waktu nomor polisi lain yang digunakan dan berbekal surat keterangan izin jalan.

Namun surat berkop Polda Metro Jaya Resort Tangerang Selatan Sektor Pondok Aren itu pun telah lewat tenggat. Izin jalan yang ditandatangani Kapolsek Pondok Aren Aiptu Simin Syahroni itu mencantumkan masa berlaku 21 Juli 2019 hingga 21 Agustus 2019.


Sopir Lamborghini yang enggan disebut namanya itu beralasan telah enam bulan mengurus namun tak kunjung kelar hingga kini.

Wakil Kepala BPRD DKI Jakarta Yuandi Bayak Miko memastikan bakal mengecek kepemilikan dan status mobil tersebut.

"Kami akan Koordinasi. Sampai saat ini kan registrasi ya belum jadi karena keterlambatan di importir lambonya. Importirnya yang lambat, maka kami desak lambonya untuk percepat proses registrasi kendaraan tersebut," kata Yuandi kepada wartawan di Jakarta Utara, Kamis (5/12).

Sementara tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK mengingatkan untuk mempercepat pengurusan nomor polisi. Sebab semakin lama tak dibereskan maka potensi pajak untuk pendapatan daerah pun kian menguap.

Temuan lain adalah mobil mewah Audi yang kedapatan tak membayar pajak sejak 2007. Berdasar peraturan, mestinya nomor register mobil ini harus dicabut.

"Salah satu jenis mobil Audi yang juga telah habis masa pajaknya lebih dari 7 tahun, yaitu 12 tahun. Sehingga itu beberapa kriteria yang harus kami klarifikasi kepada yang punya tentang perpajakannya," kata Yuandi.

[Gambas:Video CNN]


Potensi Pajak Ratusan Miliar

Sementara itu untuk mobil mewah yang menunggak pajak, dari lokasi Apartemen Regatta saja tim menemukan 11 mobil mewah yang menunggak. Satu per satu petugas lantas memasang stiker bertulis "objek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah".

Belasan mobil mewah dengan pelbagai merk itu total menyimpan potensi pajak Rp344.792.000. Adapun merk kendaraan mewah tersebut di antaranya Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon.

Untuk wilayah Jakarta Utara, total nilai pajak 246 kendaraan mewah yang tertunggak sebesar Rp8 miliar. Sedangkan pemilik 76 kendaraan senilai Rp2,6 miliar telah membayar. Dengan begitu, sisa kendaraan mewah yang masih menunggak pajak sebanyak 170 senilai total pajak terhutang Rp5,4 miliar.

Pengecekan pajak mobil mewah bisa dilakukan lewat aplikasi. Namun, sementara ini layanan itu baru bisa digunakan untuk kendaraan bernomor polisi Jakarta. Sehingga, petugas kerap kesulitan mengidentifikasi kendaraan dengan nomor polisi yang berasal dari luar Jakarta, seperti Tangerang atau Bekasi.

Karena itu Anggota tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Korwil II Friestmount Wongso mempertimbangkan untuk memikirkan sistem yang terintegrasi guna memudahkan pemantauan.

"Kalau integrasi ini kendalinya di bawah direktorat lalu lintas ya," kata Friest.

"Akan kami coba komunikasikan nanti ya. Komunikasi dengan Korlantas Polri bagaimana pola yang baik dalam hal ini. Karena banyak juga kendaraan yang kami temukan, asal-usulnya enggak jelas ditemukan di daerah. Misalnya di DKI, ada pendaftaran di daerah lain terdaftar juga," sambung dia lagi. (ika) (ika/eks)


ARTIKEL TERKAIT