Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, jika Pemerintah dan DPR serius terhadap pemberantasan korupsi, maka harus membuat peraturan yang membatasi koruptor untuk mencalonkan diri sebagai penyelenggara negara.
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang sempat mengatur pelarangan mantan koruptor untuk maju Pilkada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 untuk pemilu tahun ini. Namun hakim Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan ini karena Undang-Undang tak mengaturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau ada kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi maka kami juga menuntut pencabutan hak politik misalnya lima tahun setelah putusannya selesai dilaksanakan. Sehingga, harapannya publik bisa lebih dalam terbebaskan untuk beban memilih para terpidana kasus korupsi selama jangka waktu tertentu," jelasnya.
Jika partai politik masih mencalonkan nara pidana korupsi, Laode menilai partai tersebut tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, ia memandang akan ada kader yang sakit hati jika melihat partai politik justru mengusung calon dengan rekam jejak korup.
[Gambas:Video CNN]
"Dan itu juga akan melukai kader politik yang lain. Kan banyak yang tidak tersangkut kasus korupsi. Kalau dia tidak tersangkut kasus korupsi, maka seharusnya banyak yang bisa dicalonkan," pungkas Laode.
"Masa harus memaksakan yang sudah korup dan yang sudah jelas mengingkari kepercayaan yang diberikan oleh negara," kata Laode. (ryn/rea)