Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) Shanti L Poesposoetjipto mengatakan keputusan akan menggelar penghargaan tahun ini baru akan dibicarakan pekan depan.
"Nanti, minggu depan baru mau dirapatkan," ujar Shanti singkat melalui sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bivitri mengatakan keputusan tersebut diambil lantaran tahun ini merupakan periode duka dan suram bagi pemberantasan korupsi.
Ia mengklaim, keputusan tersebut juga sudah melalui kesepakatan bersama semua juri, yakni Zainal Arifin Mochtar, Yopie Hidayat, Agung Pambudi, dan Betti Alisjahbana.
Ia menjelaskan suramnya era pemberantasan korupsi dimulai dari terpilihnya pimpinan KPK periode 2019-2023 yang diduga kuat memiliki masalah etik, yaitu Firli Bahuri, serta pengesahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Menurut pakar hukum tata negara itu, sebenarnya dewan juri juga meminta penghargaan antikorupsi terhadap Joko Widodo dicabut. Namun, permintaan itu ditolak pendiri Bung Hatta Award.
"Kami mengusulkan juga supaya award untuk pak Jokowi dicabut, nah itu pendiri enggak mau," kata Bivitri.