Menurutnya, kebijakan penghapusan UN tidak boleh sampai merugikan siswa dan orang tuanya serta mengabaikan peningkatan kualitas guru Indonesia.
Lihat juga:Jokowi Dukung Nadiem Hapus Ujian Nasional |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya minta atau saya harapkan dari Nadiem itu bisa menjelaskan sebenarnya apa yang kemudian menjadi pemikiran beliau terkait dengan UN ini," ujarnya.
"Yang harus kita lihat atau kita tanyakan kepada Mendikbud itu apa kriterianya untuk kelulusan anak di SMA atau SMP atau SD. Dari tingkatan itu kalau enggak ada UN kemudian kalau mau masuk ke perguruan tinggi itu kita akan menggunakan apa?" kata mantan Menteri Koordinator bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.
Sikap Puan selaku Ketua DPR berbeda dengan Presiden Jokowi yang mendukung kebijakan Nadiem. Menurut Jokowi, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang menjadi pengganti UN berguna untuk mengevaluasi level pendidikan Indonesia.
"Dari itu bisa dijadikan sebuah evaluasi. Pendidikan kita ini sampai ke level yang mana, ke tingkat yang mana. Nanti sudah dihitung, dikalkulasi," kata Jokowi menambahkan.
Nadiem mengungkapkan beberapa pertimbangan untuk mengganti sistem Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Hal yang paling utama karena ujian nasional selama ini dinilai banyak bermasalah. (mts/wis)