Polri Bakal Koordinasi dengan Kemenkeu Usut Kasus Jiwasraya

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait proses penyelidikan kasus Jiwasraya.

Namun demikian, Kabag Penum Divisi Humas Asep Adi Saputra mengaku masih belum menjelaskan secara detail ihwal koordinasi yang dilakukan dalam upaya pengusutan kasus tersebut.

"Kita lihat nanti perkembangan koordinasi seperti apa," kata Asep di Mabes Polri, Selasa (17/12).

Asep hanya menuturkan bahwa Polri telah menerima data dari Kemenkeu terkait kasus Jiwasraya itu. Setelah itu, disampaikan Asep, Polri bakal melakukan diskusi atas temuan tersebut.

Lihat juga: Staf Erick Thohir Sebut Belum Terima Surat Nasabah Jiwasraya

"Bahan-bahan dari internal Menkeu pasti sudah ada, setelah itu kita laksanakan diskusi," ucap Asep.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengajak pihak kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Sri Mulyani menengarai terdapat tindakan kriminal dalam kasus Jiwasraya.

"Tentu dalam hal ini, seluruh data-data yang diperoleh dan dilakukan untuk penegakan hukum akan kami sampaikan kepada kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK," katanya, Senin (16/12).

Lihat juga: Penantian Mubazir Nasabah Jiwasraya di Kantor Erick Thohir

[Gambas:Video CNN]
Sebagai informasi, Jiwasraya menjual produk saving plan lewat tujuh bank mitra, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT KEB Hana Bank Indonesia, PT Bank QNB Indonesia, Standard Chartered Bank Indonesia, PT Bank Viktoria International Tbk.

Namun, pada Oktober 2018 lalu, perseroan meminta penundaan pembayaran klaim polis jatuh tempo sebesar Rp802 miliar akibat tekanan likuiditas. Pemerintah sejauh ini masih mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan gagal bayar Jiwasraya.

(dis/ain)