Hujan Kritik ke PPATK soal Pencucian Uang Kepala Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai sejumlah serangan, terutama dari politikus dan birokrat, usai mengungkap temuan modus pencucian uang oleh kepala daerah lewat kasino di luar negeri. Namun, kesiapan menindaklanjuti temuan hadir dari penegak hukum.

Ketua PPATK Kiagus Badaruddin, pada Jumat (13/12), mengatakan pencucian uang via kasino merupakan modus baru yang terendus pihaknya tahun ini. Caranya adalah, pertama menyimpan uang puluhan miliar dalam rekening yang baru ditarik saat akan main; kedua, menyimpannya dalam bentuk koin dan baru dicairkan saat kasino tutup.

Lihat juga: Cuci Uang Lewat Kasino, Modus Baru TPPU Kepala Daerah

Modus itu, kata dia, membuat uang hasil pencucian di kasino itu tampak sah karena ada tanda terima dari kasino. Hal itu membuat kepala daerah itu seolah-olah sudah menang judi.

Pengungkapan temuan dalam Refleksi Akhir Tahun 2019 PPATK tersebut membuat sejumlah kalangan bak kebakaran jenggot.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, mengingatkan PPATK soal ancaman pidana jika mengungkap informasi rahasia.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyinggung soal ancaman pidana terkait pengungkapan temuan PPATK ke publik. (CNN Indonesia/Shaskya Thalia)

Menurutnya, hal itu mestinya membahas hal itu secara internal. Pasalnya, kata dia, PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan tak boleh memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada pihak lain.

"Maka jika PPATK membocorkan data rahasia perbankan dapat dipidana," ujar Akmal melalui keterangan tertulis, Senin (16/12) malam.

Senada, Ketua DPR Puan Maharani meminta PPATK agar tak mengumumkan hal itu ke publik karena berpotensi memicu penghakiman dari masyarakat. Puan berharap agar Kemendagri dan PPATK menyampaikan nama-nama itu ke pihak penegak hukum.

Lihat juga: Kemendagri Sebut PPATK Bisa Dipidana Usai Ungkap Kasus Kasino

"Alangkah baiknya kalau hal-hal itu tak langsung dipublikasikan ke publik, karena menimbulkan simpang siur atau praduga bersalah pada yang bersangkutan," kata Puan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12).

Senada, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta PPATK tidak mempermainkan hukum dengan menyampaikan pernyataan yang mengejutkan publik.

"Hukum itu jangan dipermainkan dalam soal kejat-kejut, yang jelas apa perkaranya, ditelisik kalau sudah benar diumumkan," terang Jazilul kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/12).

Ketua DPR, yang juga politikus PDIP, Puan Maharani turut mengkritik PPATK yang mengungkap temuannya ke publik. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jazilul menambahkan pernyataan PPATK membuat aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya jadi saling tuduh dan membuat kegaduhan. PPATK, sambungnya, seharusnya melakukan proses pengusutan terlebih dulu. Tujuannya, agar informasi yang disampaikan ke publik telah terkonfirmasi kebenarannya.

Di pihak lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri mengaku siap menindaklanjuti temuan PPATK itu.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan sesuai dengan kewenangan KPK, pihaknya masih bergantung pada langkah lanjutan dari PPATK. Sebab informasi itu merupakan milik PPATK yang punya wewenang sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) sebagaimana UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lihat juga: Puan Minta PPATK Tak Umbar Cuci Uang Kepala Daerah ke Publik

"Akan didalami seperti apa informasi intelijen PPATK tersebut bisa dikembangkan dan mencari pelaku tipikor (tindak pidana korupsi)-nya sesuai kewenangan KPK. Itu informasi intelijen (PPATK)," kata Saut.

Selaras, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal mengatakan kepolisian bakal menindaklanjuti temuan PPATK. Iqbal menuturkan jika memang nantinya ada dua alat bukti yang membuktikan bahwa ada tindak pidana, maka kepolisian bakal menindaklanjuti.

"Prinsip kalau memang terbukti, bukti cukup, karena pelaporan itu harus ada cukup bukti," kata Iqbal di Mabes Polri, Senin (16/12).

Partai Keadilan Sejahtera melalui Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid meminta PPATK mengungkap nama-nama kepala daerah yang dicurigai.

Begitu juga politikus Partai Nasdem Saan Mustopa yang meminta PPATK mengungkapkan nama-nama tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi publik.

[Gambas:Video CNN]
Kiagus sendiri menilai aneh pihak yang menyerang dirinya terkait kasus cuci uang ini.

"Kita jangan saling menyerang antar lembaga sendiri. Kami mengingatkan, Pelaku kejahatannya (saja) tidak ngomong apa-apa. Aneh buat saya," katanya.

Dia menyebut PPATK tidak pernah mengungkap masalah pencucian uang melalui kasino itu ke publik secara detil. Pihaknya hanya ingin bekerja sesuai kewenangan, yakni memberi efek jera dan mencegah korupsi lebih lanjut.

Lihat juga: Kepala PPATK soal Cuci Uang Kasino: Dirjen Otda Sok Tahu

"Seperti itu tujuannya Jadi kami tak menyebut nama seseorang, kepala daerah mana, kasino-kasino apa, tidak pernah kami sebut. Kami mengingatkan terduga tindak pidana harus berhenti melakukan praktik yang tidak baik," katanya.

(adt/arh)