Muhadjir: Sertifikasi Pranikah Tak Wajib, Boleh Setelah Nikah

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan sertifikasi siap kawin yang ia inisiasi sebenarnya tidak wajib dilakukan semua pasangan yang akan menikah.

Hal tersebut dikatakan sebagai respons sejumlah pihak yang menganggap kebijakan itu hanya menambah tahapan menikah dan merepotkan.

Lihat juga: Sertifikasi Kawin, Kemenag Bekali Tenaga dari KUA

"Saya kan banyak di-bully, ini menteri mempersulit orang mau nikah gitu. Siapa yang mempersulit? Justru ini kita siapkan yang baik-baik. Enggak ikut juga enggak apa-apa asal tanggung jawab aja," tuturnya di Double Tree Hilton, Cikini, Jakarta Pusat pada Jumat (20/12).

Muhadjir mengatakan seyogyanya setiap orang yang mengajukan aplikasi surat nikah akan secara otomatis terdaftar untuk melakukan pelatihan. Namun, pihak pengelola nantinya akan menilai lebih lanjut apakah pasangan membutuhkan pelatihan.

"Kalau nanti potensinya harus perlu bimbingan, ya kita arahkan untuk dapat bimbingan. Tapi kalau yang tidak juga enggak perlu. Misalnya, calon pengantin dokter. Masa harus ikut kursus tentang apa itu kesehatan reproduksi. Diakan sudah ahlinya," jelasnya.

Muhadjir juga mengingatkan nantinya tidak ada istilah lulus ataupun tidak lulus dalam pembekalan pranikah. Calon pasangan juga dibebaskan mengikuti sertifikasi pranikah setelah menikah.

Lihat juga: Dukung Sertifikasi Kawin, Kemenag Punya Bimbingan Perkawinan

"Tidak ada namanya tidak lulus. Semuanya lulus. Dan kalau belum mengikuti secara penuh, kebelet nikah dulu juga boleh. Nanti dilanjutkan setelah nikah," tambahnya.

Menko PMK menyatakan bakal mengeluarkan program sertifikasi persiapan perkawinan berupa kelas atau bimbingan pranikah. Program ini akan diterapkan pada 2020 mendatang.

Sertifikasi ini nantinya akan dibuat dengan sistem pelatihan. Saat pelatihan itu dilaksanakan, lanjutnya, kedua pasangan betul-betul mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangannya. Keduanya akan dilatih berbagai pengetahuan, termasuk soal mengelola emosi, keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan alat reproduksi.

Nantinya sertifikasi kawin akan dikelola oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Sebab dua lembaga ini berperan penting dalam kehidupan manusia berikutnya yang akan dihasilkan melalui hubungan pernikahan.

Lihat juga: Ma'ruf Amin: Nikah Berantakan, Bangsa Juga Berantakan

[Gambas:Video CNN] (fey/pmg)