Albertina Ho Mundur dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho menyatakan mundur sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, Albertina mengaku tak pensiun sebagai hakim.

"Saya mundur dari wakil ketua Pengadilan Tinggi Kupang, karena saya harus melepaskan jabatan struktural saya kan," kata Albertina di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (20/12).

"(Sebagai hakim) tetap lah. UU bilang bagaimana jabatan struktural kan? Sudah saya lepas jabatan struktur saya sebagai wakil ketua PT. Enggak boleh saya rangkap," ujarnya menambahkan.

Mantan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu mengatakan menerima posisi anggota Dewas KPK karena perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, perintah dari seorang pimpinan harus dilaksanakan.

Lihat juga: Rincian Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas KPK

"Ya bagaimana pun kalau perintah dari pimpinan harus dilaksanakan, untuk kepentingan negara," tuturnya.

Albertina belum mau bicara banyak soal tugas dan wewenang Dewas KPK. Ia menyatakan segera berdiskusi bersama pimpinan KPK periode 2019-2023 untuk melaksanakan tugas-tugas dalam empat tahun ke depan.

"Kita dewan pengawas aja baru dibentuk, tadi baru ketemu teman-teman. Ya kita rundingkan dulu, kita diskusikan dulu. Soalnya kita perlu diskusi segala macam toh," ujarnya.

Anggota Dewas KPK lainnya Harjono pun sama. Dia mengatakan sudah pasti mundur dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia mengaku akan melapor kepada Jokowi terkait pengunduran dirinya itu.

"Ya pasti lah (mundur). Saya pikir pasti nanti kita laporkan saja ke presiden," kata Harjono.

Lihat juga: Jokowi Sebut Anggota Dewas KPK Orang-orang Bijaksana

Namun, ia belum tahu siapa penggantinya sebagai Ketua DKPP. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

Sekadar informasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diatur sejumlah persyaratan anggota Dewas KPK. Pertama. anggota Dewas KPK dilarang merangkap jabatan. Anggota Dewas KPK harus melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya.

Selain itu mereka juga tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewas KPK. Para anggota Dewas KPK juga tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.

[Gambas:Video CNN] (fra/osc)