5 Tuntutan 'Ruwatan' Perempuan di Hari Ibu

Jakarta, CNN Indonesia -- Bertepatan dengan Hari Ibu, ratusan perempuan melakukan aksi jalan ke Istana Negara untuk menyuarakan aspirasi terkait isu perempuan yang dinilai masih diskriminatif dan tidak mendukung perempuan. Aksi ini mengusung tema Perempuan Meruwat Negeri.

Aksi jalan ke Istana ini diinisiasi oleh Aliansi Perempuan Bangkit yang terdiri dari sejumlah aktivis dan organisasi perempuan dan buruh. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, peserta aksi mulai berkumpul pukul 08.30 WIB di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi jalan ke Istana Negara lalu dimulai pukul 09.30 WIB disertai dengan sejumlah orasi dan berakhir dengan rangkaian acara di Taman Aspirasi di depan Istana Negara.

"Tema Perempuan Meruwat Negeri berarti Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kami meminta dan menuntut pemerintah agar kontribusi perempuan diakui dan posisi perempuan diperkuat," kata salah satu inisiator aksi Valentina Sagala, Jakarta, Minggu (22/12).

Secara khusus, Valentina menjelaskan terdapat lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi ini. Pertama, kritik politik lantaran demokrasi yang mengalami kemunduran. Kedua, menuntut agenda pembangunan yang harus memenuhi hak asasi rakyat, perempuan, buruh tani, adat, dan kaum marjinal lainnya. Ketiga, penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu. Keempat, menghentikan pendekatan negara yang sarat kekerasan seperti penggusuran. Kelima, agenda agar perempuan diakui melalui pengesahan RUUPKS.

Lihat juga: Massa Hari Anti Kekerasan Perempuan Ditembaki Gas Air Mata

"Lima tuntutan ini mendesak. Tidak bisa biarkan, harus menjadi prioritas," tutur Valentina.

Aksi ini diikuti oleh sejumlah organisasi, salah satunya adalah Indonesia Feminis. Secara khusus, organisasi ini menuntut penyediaan ruang publik yang aman bagi perempuan agar pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan, dan pembunuhan tidak lagi terjadi.

"Pemerintah saat ini masih jauh dalam upaya untuk perempuan. RUUPKS ditunda dan dimarjinalkan karena RUUPKS pembahasannya ditunda, negata  tidak mengakomodir kebutuhan perempuan. Negara harus melibatkan perspektif gender dalam pengambilan kebijakan," kata aktivis perwakilan Indonesia Feminis Dea Safira.

Selain itu, perwakilan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) yang juga ikut dalam aksi ini, menyuarakan pada pemerintah agar memberikan hak bagi ibu menyusui. 

"Kami meminta agar pemerintah memberikan cuti hamil dan tegas mengatur susu formal agar ibu dan anak mendapatkan hak menyusui," kata Ketua AIMI Nia Umar. (ptj/chs)