Demo saat Kunjungan Jokowi, Tiga Petani Tuban Diamankan

CNN Indonesia | Minggu, 22/12/2019 17:30 WIB
Demo saat Kunjungan Jokowi, Tiga Petani Tuban Diamankan Ilustrasi aksi petani. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tiga petani di Tuban, Jawa Timur, diamankan oleh pihak kepolisian setelah melakukan aksi protes penolakan kilang bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi pembangunan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Jenu, Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12).

Kepala Divisi Tanah dan Lingkungan YLBHI-LBH Surabaya Mohammad Soleh mengatakan tiga orang tersebut diketahui bernama Wawan, Mashuri, dan Basori.

"Alasan penahanan tersebut diduga terkait kunjungan Jokowi beserta pejabat tinggi negara ke tapak kilang minyak," kata Soleh, Minggu (22/12).


Soleh menyebut penahanan itu terjadi saat tiga warga itu akan membentangkan spanduk penolakan kilang minyak TPPI, bertuliskan "Tanah Tidak Dijual, Pak Jokowi Jangan Paksa Kami Jual Lahan".


Aksi tersebut tak berlangsung lama karena polisi kemudian merampas spanduk, menyita ponsel seorang warga dan memaksa isi gambar dan video dokumentasi dihapus.

Soleh menilai tindakan polisi atas ketiga petani itu merupakan pelanggaran nyata hak asasi manusia oleh negara.

Sementara itu, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur Wahyu Eka Setyawan mengatakan aksi protes pembangunan kilang minyak Grass Root Refinary Tuban. Kilang itu akan dioperasikan oleh Pertamina dan investor Rusia, Rousneft.

Wahyu menyebut aksi penolakan warga sebenarnya sudah terjadi sejak setahun terakhir. Selama itu pula, mereka disebut terus mengalami berbagai ancaman dan intimidasi. Kini, Wahyu menyebut upaya melebar menjadi kriminalisasi.

"Namun pada beberapa waktu terakhir ini tingkat tekanan kepada warga penolak cukup tinggi," kata Wahyu.


Wahyu menyebut kriminalisasi tak hanya terjadi kali ini. Pada Maret lalu, ada tiga orang petani yang diamankan kepolisian atas dugaan perusakan patok pengukuran lahan.

Wahyu mengatakan tindakan polisi itu jelas melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.

"Maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah beserta elemen keamanan seperti kepolisian telah melanggar hak-hak dasar warga negara, sebagaimana telah dimandatkan dalam UUD RI 1945 dan aneka aturan terkait hak asasi manusia itu sendiri," kata Wahyu.

Wahyu pun mendesak kepolisian agar segera membebaskan ketiga warga yang ditahan, dan menghentikan praktik intimidasi berupa penangkapan sepihak juga menakut-nakuti warga yang melakukan protes terhadap pembangunan kilang minyak.


Kapolres Tuban Ajun Komisaris Besar Nanang Haryono membantah menangakap tiga petani tersebut. Polisi menurutnya hanya mengamankan untuk dimintai keterangan.

"Kami tidak menahan atau menangkap, hanya mengamankan untuk dimintai keterangan secukupnya yang kami butuhkan. Kalau sudah selesai kami kembalikan," kata Nanang, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Minggu (22/12).

"TNI-Polri harus mampu memberikan rasa aman dan mampu menciptakan situasi yang kondusif (saat kunjungan Presiden) tentunya," ujar dia. (frd/end)