Gerindra soal Panglima TNI Perempuan: Tak Melanggar Aturan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang juga elite Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad tak mempermasalahkan jika ada perempuan jadi Panglima TNI di masa depan. Menurutnya, semua itu merupakan hak prerogatif Presiden yang menjabat.

"Jadi terserah presiden dan juga Panglima TNI perempuan enggak melanggar aturan," kata Dasco saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (23/12).

Pernyataan Dasco merespons Ketua Umum PDI Perjuangan yang sebelumnya menggagas agar ada perempuan yang siap memimpin angkatan bersenjata. Salah satunya sebagai Panglima TNI.

Meski begitu kata Dasco, saat seorang perempuan ditunjuk sebagai Panglima TNI, tetap ada syarat yang mesti dipenuhi. Syarat tersebut yakni perempuan itu harus berasal dari anggota TNI bukan sipil biasa.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Lihat juga: Megawati 'Kesepian' di Dunia Politik

"(Harus anggota TNI) iya lah, undang-undangnya panglima harus TNI," kata Dasco.

Sebelumnya, Megawati dalam pidatonya di acara peringatan Hari Ibu mendorong kaum perempuan untuk dapat maju seperti dirinya yang pernah menjadi Presiden RI.

"Saya sangat merindukan sekiranya ada mulai perempuan yang berkeinginan untuk menjadi wakil presiden, untuk menjadi presiden, why not?" ujar Megawati.

Lihat juga: Sri Mulyani Akui Ada Praktik Agama Eksklusif di Kemenkeu

[Gambas:Video CNN]
Megawati juga meminta perempuan untuk saling mendukung, bukan menjatuhkan perempuan lain yang ingin maju.

Tidak hanya di bidang politik, Megawati juga ingin agar perempuan dapat memiliki karier yang tinggi di bidang militer. Dia mencontohkan saat zaman penjajahan, Indonesia pernah memiliki Laksmana Malahayati yang memimpin peperangan. Megawati pun ingin agar ada perempuan yang dapat menjadi Panglima TNI.

"Laksmana Malahayati saja bisa. Panglima TNI, why not? Apakah tidak boleh Panglima TNI kaum perempuan? Presiden saja bisa artinya ke bawahnya juga bisa," ujar Megawati. (tst/ain)