Lewat Moeldoko, Bupati Usul ke Jokowi Natuna jadi Provinsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar wilayahnya menjadi provinsi khusus. Tujuannya, agar kewenangan pemerintah setempat tidak hanya sebatas daratan, namun menyeluruh hingga perairan Natuna.

Abdul mengatakan perluasan kewenangan ini perlu agar pemerintah Kabupaten Natuna bisa ikut berkontribusi bagi pengawasan perairan dari kapal-kapal asing yang masuk ke Tanah Air. Saat ini, fungsi pengawasan hanya dimiliki oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga.

"Maka sebaiknya menjadi provinsi khusus, sehingga bisa diperkuat kewenangannya," kata Abdul kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1).

Lebih lanjut, Abdul mengatakan usulan itu sudah disampaikan ke Jokowi melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada beberapa waktu lalu. Selain itu, ia juga akan segera berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar bisa mengkaji usulan tersebut.

Lihat juga: Kapal Asing ke Natuna Diduga Marak Usai Soeharto Jatuh

"Hal ini sudah kami sampaikan ke KSP, ke Pak Moeldoko, sudah kami ceritakan. Beliau bilang nanti disampaikan ke Pak Presiden, nanti saya juga akan ke Mendagri (Tito Karnavian) untuk bicarakan," ujarnya.

Abdul mengatakan persoalan masuknya kapal asing ke perairan Natuna harus dihadapi bersama antar semua pihak. Mulai dari peningkatan pengawasan hingga jalur dipmolasi yang bisa memastikan negara-negara luar mengakui kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Sebab, masuknya kapal asing ke perairan Natuna sejatinya akan merugikan Indonesia karena kapal-kapal ini umumnya mencuri ikan dengan pengawalan coast guard. Sementara nelayan lokal tidak bisa menangkap ikan.

"Kita ingin mereka hormati kedaulatan kita tanpa harus ada ancaman tenggelamkan kapal. Pemerintah pusat diharapkan bisa memastikan soal perjanjian perbatasan," ungkapnya.

Lihat juga: Jokowi soal Kapal China di Natuna: Tak Ada Kompromi

Sebelumnya, Jokowi menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia terkait polemik masuknya kapal China ke perairan Natuna. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," tegas Jokowi melalui Fadjroel.

Kendati begitu, ia tak membantah bila pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan diplomatik damai dalam menyelesaikan polemik dengan Negeri Tirai Bambu itu. Langkah ini merupakan arahan dari kepala negara.

"Berdasarkan arahan presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna," tuturnya. 

[Gambas:Video CNN] (uli/asa)