Pemuda Muhammadiyah Minta Prabowo Tak Memble Sikapi Natuna

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto mendorong Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk bersikap tegas terhadap Republik Rakyat China terkait status kepemilikan Laut Natuna Utara.

Pria yang akrab disapa Cak Nanto itu berpendapat Prabowo harus menyatakan sikap tegas Indonesia soal Natuna. Menurutnya, hal itu penting sebagai bentuk kewibawaan negara.

"Protes itu juga bagian daripada jalan damai. Jadi jangan memble dong kalau damai itu, (protes) terus dilakukan sebagai sikap karena kekeliruan negara lain terhadap wilayah negara kita," kata Cak Nanto saat ditemui di Cikini, Jakarta, Sabtu (4/1).

Cak Nanto mengingatkan Lau Natuna Utara adalah bagian dari wilayah Indonesia berdasarkan hukum internasional. Selama hal itu belum berubah, katanya, pemerintah perlu menjaga kedaulatan di Natuna.

Lihat juga: Jokowi soal Kapal China di Natuna: Tak Ada Kompromi

Meski begitu, Cak Nanto juga tak sepakat menunjukkan sikap tegas dengan menyatakan perang. Ia tak masalah jika Prabowo menempuh jalur diplomasi untuk menghadapi China dalam urusan ini.

"Ketegasan memprotes atas kesalahan negara lain, khususnya China tentang Natuna itu harus dilakukan. Bukan untuk perang, tapi ketegasan sebagai bangsa. Bukan ngajak perang, tapi karena kedaulatan itu sudah dilanggar," tegasnya.

Perairan Indonesia terus menjadi incaran kapal ikan asing negara tetangga. (CNN Indonesia/Fajrian)

Dia juga meminta masyarakat untuk tidak menambah panas situasu dengan mengusulkan perang. Cak Nanto berpendapat perselisihan masih bisa diselesaikan tanpa perang.

"Saya kira enggak, belumlah. Kan sudah dilakukan, TNI/Polri menjaga kedaulatan negara seperti biasa," ucap dia.

Sebelumnya, hubungan Indonesia dan China memanas karena perebutan hak kepemilikan Laut Natuna Utara. Perselisihan dimulai dari masuknya puluhan kapal nelayan ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Lihat juga: Prabowo Pilih Jalan Damai Hadapi China di Natuna

Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan nota protes. Namun China menolaknya dan mengklaim hak di wilayah perairan itu.

"China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan dekat dengan Kepulauan Nansha (yang terletak di Laut China Selatan)," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, dalam jumpa pers rutin di Beijing pada Selasa (31/12), seperti dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri China.

Situasi itu direspons Menhan Prabowo Subianto dengan menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsa Pandjaitan. Setelah pertemuan, Prabowo menyebut akan melakukan jalan damai menghadapi China.

"Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo, di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1).

Lihat juga: PKS Desak Jokowi dan Prabowo Tegas soal China di Natuna

[Gambas:Video CNN] (dhf/pmg)