DPR Minta Pemerintah Bawa Masalah China di Natuna ke PBB
CNN Indonesia
Senin, 06 Jan 2020 06:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan pemerintah harus membawa masalah kapal-kapal dan klaim China atas perairan Natuna ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Syaifullah menyebut Indonesia kini adalah anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.
"Sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia mestinya membawa masalah tersebut ke PBB, sebab tidak hanya Indonesia, namun regional ASEAN juga terancam oleh manuver Chin," kata Syaifullah dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Minggu (5/1).
Menurut Syaifullah, langkah diplomasi lewat PBB ini perlu ditempuh, mengingat China merupakan anggota Tetap Dewan Keamanan PBB bersama empat negara lainnya, yaitu Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.
"Indonesia perlu memaksimalkan langkah diplomasi, sambil tetap pengerahan kapal militer untuk menjaga perairan Laut China Selatan (di Natuna)," ujarnya.
Politikus PPP itu menilai manuver China di wilayah perairan Indonesia merupakan upaya Negeri Tirai Bambu itu untuk menunjukkan kekuatan militernya ke dunia internasional usai kapal perang AS bermanuver di sekitar Kepulauan Spratly, pulau buatan China, dekat Filipina.
"Ada kesan bahwa manuver China di perairan Natuna merupakan manuver balik China atas kapal selam dan pesawat tempur milik USA di kepulauan 'buatan' China sepekan sebelumnya," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan RI, terkait polemik perairan Natuna. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," kata Jokowi melalui Fadjroel yang disampaikan kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1).
RI telah melayangkan nota protes kepada China terkait kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan mereka memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Sembilan Garis (klaim atas sembilan titik imaginer) China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Retno mengatakan batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum
"Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno.
(fra/ugo)
"Sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia mestinya membawa masalah tersebut ke PBB, sebab tidak hanya Indonesia, namun regional ASEAN juga terancam oleh manuver Chin," kata Syaifullah dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Minggu (5/1).
Menurut Syaifullah, langkah diplomasi lewat PBB ini perlu ditempuh, mengingat China merupakan anggota Tetap Dewan Keamanan PBB bersama empat negara lainnya, yaitu Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada kesan bahwa manuver China di perairan Natuna merupakan manuver balik China atas kapal selam dan pesawat tempur milik USA di kepulauan 'buatan' China sepekan sebelumnya," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan RI, terkait polemik perairan Natuna. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
RI telah melayangkan nota protes kepada China terkait kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan mereka memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Sembilan Garis (klaim atas sembilan titik imaginer) China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Retno mengatakan batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum
"Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno.
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK