"Saya ini tidak happy kalau masih saja ada kepala daerah yang tertangkap tangan," ujar dia, di hadapan seluruh kepala daerah di Jawa Timur, dalam rapat koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (9/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, menurut Firli, selama ini KPK tidak pernah absen menyosialisasikan upaya-upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. salah satunya, menginformasikan bahwa korupsi tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga berakibat pada keluarga.
Di hadapan para kepala daerah, Firli juga sempat mengungkit tradisi 'uang ketok palu' dalam pengesahan APBD. Ia menyebut, praktik-praktik tersebut masih ada di sejumlah daerah di Indonesia.
"Saya ingatkan, jangan sampai seperti itu ya. Hilangkan itu uang ketok palu. Semuanya harus transparan dan jangan sampai ada deal-deal tertentu," ujarnya.
Lihat juga:Kronologi Kasus Suap Bupati Sidoarjo |
Penetapan tersangka itu dilakukan usai komisi antirasuah tersebut melakukan gelar perkara dan pemeriksaan atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Sidoarjo pada Selasa (7/1) kemarin. Diketahui, dalam OTT yang digelar Selasa (7/1) lalu, KPK mengamankan 11 orang.
Saiful Ilah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dalam kasus ini. Selain itu, tiga orang lain yang diduga menerima suap terkait proyek tersebut adalah SST, JTE, dan SSA. Ketiganya merupakan pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Sidoarjo.
[Gambas:Video CNN]
Selain itu, dua orang tersangka lain yang ditetapkan KPK diduga sebagai pemberi suap, yakni Ibnu Ghopur dan juga Totok Sumedi. Mereka berasal dari pihak swasta.
Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, total uang yang diamankan oleh KPK mencapai Rp1,8 miliar. Komisi antirasuah ini pun masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang diamankan tersebut.
(frd/arh)