KPK Minta BPK Paparkan Audit Korupsi Asabri

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membuka komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menindaklanjuti dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Komunikasi dilakukan karena BPK merupakan instansi yang berhak melakukan audit.

Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri.

"Kita harus komunikasi dengan BPK RI dulu ya. BPK RI yang mengetahui terkait dengan hasil audit," ujar Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Senin (13/1).

Firli menyatakan pihaknya tak ingin gegabah untuk menangani hal tersebut. KPK terlebih dahulu ingin mendengar pemaparan dari BPK sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Lihat juga: Mahfud MD: Kasus Asabri Tak Kalah Fantastis dari Jiwasraya

"Jadi, kita harus dengar pemaparan dari pihak BPK RI, tapi prinsipnya KPK bekerja. Sekali lagi kita mau dengar dulu dari BPK RI," ucap dia.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menambahkan pihaknya sampai saat ini belum memiliki informasi terkait dugaan korupsi di Asabri. Kendati begitu, ia meyakini akan membuka penyelidikan jika ditemukan bukti-bukti kuat terkait hal tersebut.

"Kami belum mempunyai info sampai saat ini. Tapi, karena pernyataan ini muncul dari sosok Menko Polhukam, tentu saja KPK akan mencoba mencari dan mengumpulkan data," ucap Nawawi.

Lihat juga: Bamsoet Minta BPK Audit Seluruh BUMN Asuransi

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sudah mendengar isu dugaan korupsi di tubuh PT Asabri. Ia meminta hal itu diusut secara tuntas.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun gitu," ujar Mahfud di Kantor Kementerian Polhukam, Jumat (10/1).

[Gambas:Video CNN] (ryn/osc)