Anak Buah Jokowi Akui Sulit Tuntaskan Natuna dengan China

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengakui sulit menyelesaikan masalah sengketa di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau, dengan China yang mengklaim memiliki hak di wilayah tersebut.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyatakan RI dan China tak akan bisa bertemu karena memiliki dasar berbeda terhadap wilayah perairan di sekitar Natuna tersebut.

"Ini akan susah ketika kita memiliki ukuran perbedaan soal ukuran-ukuran itu. Jadi soal klaim-klaim dan lain-lain. Sepanjang Indonesia dan China tidak pernah satu ukuran atau satu untuk melihat klaim itu, tidak akan bertemu," kata Jaleswari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1).

Perempuan yang akrab disapa Dani itu menyebut Indonesia selalu berpegang pada UNCLOS 1982 atau Konvensi PBB terkait Hukum Kelautan terkait hak berdaulat di ZEE Indonesia dekat Natuna.

Lihat juga: Soal Natuna, DPR Soroti Kusutnya Aturan dan Tugas TNI-Bakamla

Sementara itu, China mengklaim perairan Natuna Utara merupakan wilayahnya berdasarkan nine dash line (sembilan titik imaginer) peninggalan nenek moyang mereka. Menurutnya, kondisi ini yang membuat kapal ikan China akan terus datang ke wilayah ZEE Indonesia.

"Terpenting bagaimana kita amankan wilayah kita, bagaimana kita lindungi nelayan kita, dan bagaimana penguasaan efektif dilakukan dengan kehadiran negara terus menerus di Natuna baik soal kesejahteraan dan keamanan," ujarnya.

Pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai permasalahan ini tak akan selesai cepat karena China memiliki klaim tersendiri. Di sisi lain, Indonesia tak mau mengakui klaim tersebut.

Lihat juga: Istana: Kapal TNI Tetap di ZEE Natuna Awasi Kapal Asing

Hikmahanto menyebut tak mungkin ada pembicaraan dengan China terkait masalah ini. Mengingat kapal-kapal China sampai hari ini masih berada di wilayah ZEE Indonesia untuk menangkap ikan.

"Mereka enggak mau mundur sejengkal pun dari klaimnya kan," katanya yang ikut rapat di KSP.

[Gambas:Video CNN]
Diplomasi Pintu Belakang

Hikmahanto berpendapat yang mesti diterapkan pemerintah Indonesia adalah melakukan backdoor diplomacy atau diplomasi pintu belakang. Menurutnya, harus ada seorang tokoh dari Indonesia berbicara dengan tokoh China untuk membahas masalah ini.

"Menyampaikan jangan sampai masalah kayak begini itu memunculkan sentimen anti-China di Indonesia, padahal China ini punya kepentingan yang besar di Indonesia," ujarnya.

Lihat juga: Dasco Soal Natuna: Kalau Perlu Tak Usah Utang ke China

Ia menyatakan pemerintah China yang akan rugi jika terjadi sentimen anti-China dan pemerintah Indonesia tak bisa mengendalikan. Menurutnya, investasi Negeri Tirai Bambu tersebut bakal terganggu dengan sentimen anti-China yang meluas.

"Sehingga mereka tidak seperti layangan diulur, ditarik lagi. Nanti udah mundur kapal-kapalnya, nanti udah mulai tenang di Indonesia didatengin lagi, jangan. Jadi itu yang harus mereka pahami," tuturnya.

Hikmahanto menyebut kerja sama dengan China di perairan Natuna juga tak mungkin dilakukan karena ada perbedaan pendapat terkait wilayah tersebut. Sembari melakukan pendekatan diplomasi pintu belakang, pemerintah harus menempatkan nelayan di wilayah Natuna.

"Saya bilang solusi kita adalah perbanyak nelayan-nelayan kita di sana untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Ini kan masalah sumber daya alam," ujarnya. (fra/osc)