"Ini kan Sabang mulai meredup, makanya kita mau bangkitkan lagi. Nanti konsepnya konsultan, kalau ketemu kita akan panggil praktisi mumpuni yang tahu bagaimana penerapan ini seperti apa," kata Irwandi di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/1).
Irwandi mengungkapkan pihaknya belum memiliki konsep pasti dari revitalisasi kawasan tersebut. Hanya saja, kawasan Sabang dan sekitarnya disebut Irwandi akan diisi oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Persoalan parkir menjadi salah satu poin penting dalam rencana revitalisasi kawasan Sabang. Hal ini diungkapkan Irwandi menyusul protes oleh warga dan paguyuban pengusaha di kawasan Sabang.
"Parkiran itu kalau bisa jangan dikurangi yang sudah ada. Kalau bisa ditambah. Nanti kita akan pikirkan bagaimana caranya parkir menata PKL biar tidak tubrukan supaya kiosnya kelihatan oleh umum," jelas dia.
Revitalisasi kawasan Sabang juga dilakukan dengan membangun trotoar dilengkapi jalur sepeda hingga tanaman.
"Nanti seperti di Thamrin, ada titik PKL cuma yang koordinir PD pasar. Namun titik itu yang trotoarnya lebih dari 5,5 meter dan itu tidak boleh menetap permanen," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho.
[Gambas:Video CNN]
Tempat PKL nantinya akan dibentuk seperti model boks yang ramah lingkungan. Disebutkan Hari kebijakan ini menunggu penerapan Peraturan Gubernur dan penetapan Wali Kota.
Sebelumnya sekelompok Warga Sabang mengadu kepada DPRD DKI Jakarta untuk menolak rencana penetapan PKL di kawasan Sabang. Sebagian besar warga yang memiliki usaha di lokasi tersebut mengatakan tidak diajak bicara terkait rencana tersebut.
"Saya pemilik usaha rumah makan di sini sejak tahun 1958 merasa dirugikan keputusan tanpa musyawarah pihak pemda yang mana akan mematikan kehidupan bisnis di jalan Sabang," kata dia.
Ganefo merasa omzetnya menurun sejak ada kebijakan satu arah di Sabang. Ditambah rencana penambahan PKL, dia memprediksi akan menurunkan omzet sebesar 30 persen hingga 40 persen.
"Kalau nanti jadi 80 persen diisi oleh PKL, kami pengusaha sesungguhnya yang bayar pajak PBB dan restoran merasakan sekali dampak kebijakan ini," beber dia. (ctr/wis)