Demo Buruh Tolak Omnibus Law 'Cilaka' Soroti Enam Isu

Jakarta, CNN Indonesia -- Demo buruh menolak RUU Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1). Ada enam alasan kelompok buruh menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau yang mereka sebut sebagai 'Cilaka'.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan yang pertama, Omnibus Law itu dalam praktiknya dikhawatirkan akan menghilangkan upah minimum bagi buruh.

Lihat juga: Hujan Deras, Buruh Demo Omnibus Law di DPR Tetap Bertahan

"Pengenalan upah per jam akan mengakibatkan upah minimum bakal terdegredasi bahkan hilang. Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bukan hanya 2 minggu, maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum yang berlaku di satu daerah tertentu," kata dia, Senin (20/1).

Selanjutnya, ia mengkhawatirkan RUU ini akan mengakibatkan hilangnya pesangon, membebaskan buruh kontrak serta alih daya (outsoursing), mempermudah masuknya tenaga kerja asing, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

"Melalui kesempatan ini kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus law cipta lapangan kerja. Khususnya keterkaitannya dengan ketenagakerjaan, karena membuat masa depan pekerja, calon pekerja yang akan memasuki dunia kerja tanpa perlindungan," kata dia.

Infografis iuran BPJS Kesehatan naik dua kali lipat. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Meski demikian, Said setuju dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi yaitu mengundang investasi sehingga terbuka lapangan kerja. Namun pihaknya tidak setuju ketika investasi masuk, tidak ada perlindungan bagi kaum buruh.

Lihat juga: Demo Omnibus Law, Massa Buruh Berkumpul di Depan DPR

Sementara terkait BPJS kesehatan, dia menilai seharusnya pemerintah mempertimbangkan lebih dahulu sebelum menaikkan iurannya. Ia mengatakan pihaknya akan menggelar demo yang lebih besar jika tuntutan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dilaksanakan.

"Tentang BPJS kelas 3, kami hanya satu, sudah ada komitmen dengan DPR. Kenapa itu dibohongi, harusnya kelas 3 tidak naik," kata Said.

Massa buruh dari sejumlah elemen berkumpul di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk menggelar demo menolak RU Omnibus Law sejak pagi. Mereka tetap bertahan aksi meski hujan deras turun di kawasan Senayan.

Lihat juga: Polda Metro Kirim 6 Ribu Personel Amankan Demo Buruh di DPR

[Gambas:Youtube] (yoa/pmg)