Prabowo Jawab Kritik PKS soal Kunjungan Kerja Luar Negeri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merespons kritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal rangkaian kunjungan luar negeri yang ia lakukan. Prabowo berkata sejak menjabat Menteri Pertahanan dirinya memang perlu berkunjung dari satu negara ke negara lain.

"Memang kita butuh untuk keliling, menjajaki kemungkinan-kemungkinan," kata Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1).

Lihat juga: PKS Kritik Prabowo Sering ke Luar Negeri

Menurut Prabowo rangkaian kunjungan kerjanya bertujuan untuk mempelajari alat utama sistem persenjataan sekaligus meminta dukungan dan kerja sama dengan sejumlah negara.

"Karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli," kata dia.

Sejak dilantik pada 23 Oktober 2019, Prabowo telah melawat ke sejumlah negara, antara lain Malaysia, Thailand, Turki, China, Filipina, dan Jepang. Pekan lalu, Prabowo melakukan kunjungan ke sejumlah negara Eropa seperti Prancis dan Jerman. 

Kunjungan itu merupakan bagian dari tugas Prabowo untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan berbagai negara.

Lihat juga: Buntut Kisruh Natuna, Prabowo Dorong Sistem Satu Komando Laut

Rangkaian kunjungan kerja itu disoroti oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera. Dia mengingatkan Prabowo bahwa Presiden Jokowi pernah meminta agar pejabat negara meminimalkan jumlah kunjungan ke luar negeri.

"Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu sudah mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri," kata Mardani lewat pesan singkat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (15/1).

Bahkan, lanjutnya, Jokowi secara demonstratif menunjukkan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri bisa dilakukan hanya lewat telepon seluler, mengingat dunia sudah saling terkoneksi saat ini.

[Gambas:Video CNN]
Menurut Mardani, tak masalah Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri selama hal tersebut bisa memberikan dampak terkait kepastian investasi.

Lihat juga: RI Kepincut Kapal Selam dan Jet Tempur Prancis

Dia juga mengatakan diperlukan transparansi dari kunjungan kerja ke luar negeri.

"Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik. Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat," kata Mardani. (tst/wis)