KPK Atur Jadwal Periksa Zulkifli Hasan Soal Alih Fungsi Hutan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjadwalkan ulang pemanggilan Zulkifli Hasan untuk menindaklanjuti penyidikan kasus alih fungsi hutan Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Langkah itu ditempuh mengingat pada pekan lalu Wakil Ketua MPR tersebut mangkir dari panggilan penyidik. Zulkifli akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Kehutanan untuk tersangka PT Palma Satu.

Lihat juga: Zulkifli Hasan Dipanggil KPK Soal Kasus Alih Fungsi Hutan

"Tentunya demikian kita akan melakukan upaya itu karena keterangannya sangat penting," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/1) malam.

Ketika disinggung mengenai materi apa yang hendak digali, Ali tidak bisa memberikan pernyataan lebih jauh lantaran pemeriksaan belum dilakukan.

"Nanti itu ada materi update-nya kita akan kasih nanti," ujarnya.

KPK menetapkan PT Palma Satu bersama dua tersangka lain terkait alih fungsi hutan, yakni Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 Suheri Terta dan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi.

Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan pada 2014.

PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Suheri dan Surya dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Lihat juga: Mahfud MD Sebut Grasi Jokowi untuk Annas Tak Hapus Pidana

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 25 September 2014. Kala itu Annas Maamun yang masih menjabat Gubernur Riau dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau Gulat Medali Emas Manurung terjaring dalam operasi tersebut. Annas dan Gulat telah divonis bersalah.

Awalnya pada 9 Agustus 2014, Menteri Kehutanan kala itu, Zulkifli Hasan, menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.

Di surat itu, Menteri Kehutanan membuka kesempatan pada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodasi melalui pemerintah daerah. Annas pun memerintahkan SKPD terkait untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut.

Kemudian, pada 19 Agustus 2014 tersangka Suheri yang mengurus perizinan terkait lahan perkebunan milik Duta Palma Group mengirimkan surat ke Annas.

Isi surat itu, Annas diminta mengakomodasi lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau.

Lihat juga: Hukuman Mati Koruptor, Jargon Heroik Jokowi yang Nirsolusi

Setelah itu, Surya diduga menawarkan Annas uang sebesar Rp8 miliar melalui Gulat apabila area perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan. Annas mengiyakan.

"Perusahaan yang mengajukan permintaan pada Gubernur Riau Annas Maamun yaitu PT Palma Satu Dkk tersebut diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro. SUD (Surya Darmadi) diduga juga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri Terta) merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini," ujar Wakil Ketua KPK saat itu, Laode M. Syarif. (ryn/fea)