7 Partai Kalah Pemilu 2019 Curhat ke Tito Minta Dana Parpol

Jakarta, CNN Indonesia -- Tujuh petinggi partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos parlemen mengungkapkan keluh kesah kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terkait bantuan dana partai politik.

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menyampaikan dalam rapat itu pimpinan tujuh partai mengeluhkan bantuan dana parpol diskriminatif. Hanya diperuntukkan bagi partai-partai yang punya kursi di DPR RI.

Lihat juga: Kesbangpol DKI: Dana Parpol Naik demi Demokrasi di Jakarta

"Juga tadi ada pikiran tentang, mohon maaf, dana bantuan dari pemerintah," kata Priyo saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1).

"Kami-kami tujuh partai merasa tidak diperlakukan secara adil. Bantuan dari pemerintah itu dalam aturannya diperuntukkan bagi mereka yang lolos threshold dan mendapat kursi di parlemen," ujarnya lagi.

Selain Berkarya, enam partai lain yang menghadiri pertemuan dengan Tito adalah PSI, Garuda, PKPI, Perindo, Hanura, PBB.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 menyebut partai yang punya kursi di DPR berhak mendapatkan dana bantuan parpol. Besaran dana itu senilai Rp1.000 setiap perolehan suara sah.

Menurut Priyo aturan tersebut diskriminatif. Dia menuturkan tujuh parpol yang gagal di Pemilu 2018 juga mendapatkan suara dari pemilih. Namun suara itu tidak dihargai dengan dana bantuan parpol hanya karena tak meraih ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

[Gambas:Video CNN]

"Kami total keseluruhan adalah sebelas persen lebih dari suara nasional. Ini kalau kami mau bersatu, ini bisa besar dan punya fraksi sendiri di parlemen kalau mau dan dibolehkan UU, tapi kan UU kejam sekali. Membunuh semua aspirasi ini," ucap mantan Wakil Ketua DPR itu.

Lihat juga: Dana Parpol DKI Diusulkan Naik 100 Persen, Rp13 M Jadi Rp27 M

Dalam rapat itu, ucap Priyo, para pimpinan parpol juga menyampaikan kegusaran soal ambang batas parlemen yang hendak dinaikkan menjadi 7 persen oleh partai di DPR. Priyo dkk bahkan mengusulkan tidak ada lagi ambang batas parlemen.

"Kalau nanti ada diskursus yang lebih baik dan sehat, kalau ada keinginan buat menaikkan ambang batas yang berujung membunuh demokrasi ini mestinya bisa dicegah," ujar dia. (dhf/wis)