PKS Tegur Anggota yang Usul Pemerintahan Jokowi Ekspor Ganja

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Jazuli Juwaini menegur keras anggotanya yang duduk Komisi VI Rafli karena telah mengusulkan ke pemerintahan Joko Widodo untuk melegalkan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor.

Menurutnya, Rafli juga telah meminta maaf atas kesilapan pikiran dan pernyataan yang telah menimbulkan polemik serta kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dia pun menegaskan bahwa Rafli telah menarik usulan tersebut.

"PKS menegur keras Rafly dan yang bersangkutan meminta maaf atas kesilapan pikiran dan pernyataan pribadinya itu sehingga menimbulkan polemik serta membuat salah paham di kalangan masyarakat. Beliau (juga) menarik usulan pribadinya itu," kata Jazuli dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (31/1).

Fraksi PKS, dia menerangkan, meminta agar Rafli berhati-hati dalam membuat pernyataan yg lebih banyak mudaratnya, apalagi menyangkut isu sensitif yang bisa kontraproduktif dengan semangat pemberantasan narkotika di Indonesia yang selama ini menjadi perhatian penting PKS.

Lihat juga: IDI Soal Ekspor Ganja: Perlu Diteliti dan Harus ada Izin

"Fraksi PKS menilai pernyataan pribadi Rafly itu kontroversial dan telah menimbulkan polemik yang kontraproduktif. Apalagi, usulan itu tidak mencerminkan sikap Fraksi PKS," ucap dia.

Jazuli menegaskan bahwa Fraksi PKS tidak memberikan toleransi bagi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal tersebut, menurutnya, dibuktikan dengan komitmen Fraksi PKS yang secara reguler mengadakan tes urine untuk anggota dan staf.

Dengan penarikan usulan Rafli ini, Jazuli menambahkan, pihaknya berharap kesalahpahaman dan polemik di tengah masyarakat tidak dilanjutkan.

Sebelumnya, Rafli mengusulkan pemerintahan Jokowi untuk melegalkan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor. Usul tersebut ia sampaikan kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam rapat kerja, Kamis (30/1).

[Gambas:Video CNN]

Menurut Rafli, ganja menjadi potensi ekspor yang besar, mengingat tanah Aceh merupakan daerah yang subur ditanami ganja.

"Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja, jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah," katanya.

Namun, usul itu ditentang oleh Fraksi PPP. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menyatakan menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam.

Ia menerangkan, menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor bertentangan aspek hukum, fisik, psikologis, sosial, serta aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam Islam, dia menegaskan jelas dinyatakan bahwa hal yang memabukkan diharamkan, termasuk ganja.

Lihat juga: BNN Tolak Usulan Politikus PKS soal Ekspor Ganja

"Banyak dalil Islam yang memperkuat hal tersebut. Artinya usulan ekspor ganja bertentangan dengan Islam," kata Awiek dalam siaran persnya yang diterima CNNIndonesia.com. (mts/ayp)