Demokrat dan PKS Tetap Dorong Pembentukan Pansus Jiwasraya

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Masing-masing anggota Fraksi Demokrat dan PKS sudah menandatangani usulan pembentukan pansus tersebut.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan 54 anggota Fraksi Demokrat sudah menandatangani usulan pembentukan pansus. Ia menyebut 50 anggota Fraksi PKS juga sudah meneken usulan pansus Jiwasraya.

"Lobinya kami sudah bertemu dengan PKS, intens sekali dan sudah sama pemahamannya, mereka juga 50 orang menandatangani, jadi dua fraksi," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/2).

Hinca menjelaskan usulan pembentukan pansus merupakan salah satu hak anggota DPR. Syarat untuk mengusulkan pembentukan pansus adalah didukung minimal 25 anggota yang berasal dari 2 fraksi berbeda.

Lihat juga: Panja Jiwasraya Disahkan Besok, Demokrat dan PKS Setor Nama

"Kami akan segera sampaikan, tentu lobi-lobi dengan partai lain terus kita lakukan. Sekali lagi ini hak anggota dewan. Jadi bisa saja di fraksi tidak ikut, tapi bisa saja secara perorangan dia ikut karena hatinya tergerak," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]
Sekretaris Jenderal Demokrat itu menyebut pihaknya ngotot mengusulkan pembentukan pansus Jiwasraya karena ingin hak para nasabah terlindungi dan masalah ini bisa diselesaikan secara komprehensif.

"Kami akan ada pertemuan dengan PKS," tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyatakan 50 anggota Fraksi PKS sudah menandatangani usulan pembentukan pansus Jiwasraya. Ia mengaku akan mengusulkan pembentukan pansus Jiwasraya ini dalam Rapat Paripurna DPR.

"Kami akan mengajukan ke Paripurna DPR. Rencananya demikian (disampaikan dalam rapat paripurna)," kata Mardani saat dikonfirmasi.

Lihat juga: Demokrat Sebut Pemerintah Batasi DPR Bentuk Pansus Jiwasraya

Mardani menyatakan bahwa pihaknya sejak awal bersama Demokrat mendorong pembentukan pansus Jiwasraya. Hal ini tak terlepas dari dugaan korupsi di tubuh Jiwasraya yang ditaksir merugikan negara Rp13,7 triliun.

"Dari awal PKS dorong Pansus. Bersama Demokrat siap memperjuangkan Pansus Jiwasraya," ujarnya.

Meski ngotot pembentukan pansus, namun kedua partai diketahui sudah menyetorkan nama-nama anggota fraksi mereka ke Komisi III untuk menjadi anggota Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya. Demokrat mengirim tiga nama, sementara PKS menyetor dua nama. (fra/osc)