Nadiem: Banyak Kepsek Gadai Barang untuk Talangi Operasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengaku sering mendapat curhat kepala sekolah dan guru yang tak punya dana cukup untuk biaya operasional sekolah.

Penyebabnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kerap datang telat dari jadwal yang seharusnya.

"Ada [telat] tiga bulan bahkan empat bulan lebih. Apa dampaknya? Sekolah tidak punya untuk biaya operasional. Tentu operasi harus berjalan. Jadi banyak kepala sekolah terpaksa menalangi biaya operasional," tutur Nadiem di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/2).

Lihat juga: Nadiem Beri Jatah 50 Persen Dana BOS untuk Upah Guru Honorer

Ia mengatakan tidak jarang kepala sekolah harus menggadaikan barang-barang pribadinya, seperti kendaraan untuk menalangi biaya yang dibutuhkan sekolah. Lalu kepala sekolah kadang terpaksa meminta kepada orang tua murid agar mau urunan menutupi kekurangan dana. 

Nadiem mengatakan, Kemendikbud bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memutuskan agar dana BOS bisa langsung disalurkan ke sekolah tanpa perantara pemerintah daerah.

Selain itu, penerapan aturan biaya maksimal pada penggunaan dana BOS, menurut Nadiem, juga tak sesuai kebutuhan di lapangan. 

Terdapat sejumlah ketentuan dalam penggunaan dana BOS tahun anggaran 2019. Di antaranya sekolah boleh membelanjakan dana BOS untuk pembelian buku maksimal 20 persen. 

[Gambas:Video CNN]

Kemudian untuk pembayaran honor, sebanyak 15 persen dari dana BOS. Dan sisanya bisa untuk pengelolaan sekolah, penerimaan peserta didik baru, kegiatan ekstrakulikuler, pemerintahan sarana dan prasarana, dan sebagainya.

Aturan ini kemudian diubah oleh Nadiem menjadi satu batas maksimal, yakni 50 persen untuk guru honorer. Karena menurutnya kebutuhan di setiap sekolah tentu berbeda-beda sehingga tak bisa disamakan.

"Setiap sekolah yang bisa tahu kebutuhan sekolah itu guru-guru dan kepala sekolah. Mereka yang tahu sekolah itu butuh apa. Sekolah di Papua, di Jakarta, di Maluku kan berbeda [kebutuhannya]," tambahnya.

Hari ini, Nadiem bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan bahwa penyaluran dana BOS dan dana desa bakal langsung diberikan ke sekolah dan kepala desa. 

Sebelumnya penyaluran dana BOS dan dana desa harus melalui pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memangkas birokrasi yang berbelit sehingga dana BOS dan dana desa kerap tak dimanfaatkan semaksimal mungkin atau telat penerimaannya.

Lihat juga: Nadiem Buat Lima Payung Hukum untuk Kebijakan Kampus Merdeka

(fey/ugo)