Mahfud Klarifikasi Pernyataan 'Dokumen Sampah' Veronica Koman
CNN Indonesia
Kamis, 13 Feb 2020 22:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklarifikasi pernyataannya soal 'dokumen sampah'. Hal ini terkait dokumen data tahanan politik (tapol) dan korban meninggal di Nduga, Papua, dari pengacara HAM Veronica Koman yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Canberra, Australia, beberapa waktu lalu.
Mahfud menjelaskan kata sampah yang sempat dia lontarkan bukan ditunjukkan kepada dokumen berisi data korban dan tahanan politik Papua, melainkan soal pernyataan bahwa Veronica Koman menyerahkan data tersebut kepada Jokowi.
"Karena Veronica itu waktu di Australia tidak bertemu presiden, tidak menyerahkan surat kepada Presiden. Tanya aja sama dia kalau ada yang infokan, itu sampah. Bahwa ada surat-surat masuk, diserahkan oleh orang kepada presiden itu bukan sampah," kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
Dia pun menuding pernyataan yang sempat dia lontarkan sebelumnya telah ditafsirkan dengan salah. Dia menyatakan sama sekali tak pernah bermaksud mengatakan bahwa dokumen itu adalah sampah.
Lebih lanjut, menurut Mahfud semua dokumen, baik surat maupun data yang diberikan kepada Jokowi saat di Canberra telah ditampung oleh ajudan.
Meski begitu, Mahfud tak bisa merinci soal kepastian data-data tahanan politik dan korban meninggal di Nduga itu. Sebab surat itu tak bisa langsung dibaca oleh presiden.
"Itu ditampung oleh presiden tapi tidak dibaca di situ. Itu kan orang rebutan menyerahkan map surat, ada menyerahkan foto bersama presiden yang dulu. Ada yang mau salaman. Kalau itu dicatat seperti biasa, tidak dibuka di situ nih surat, serahkan ke ajudan. Tampung kan. Ajudan tampung," kata dia.
Mahfud sebelumnya menyatakan surat yang disampaikan Veronica Koman belum tentu sampai ke Presiden Jokowi. Hal ini menanggapi pernyataan Veronica yang mengklaim telah menyerahkan surat berisi nama-nama tahanan politik Papua saat Jokowi melakukan kunjungan kerja di Canberra.
"Belum dibuka kali suratnya, kan ada dari orang banyak. Rakyat biasa juga suka kirim ke presiden. Kalau memang ada, sampah sajalah itu," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).
Pernyataan ini langsung ditanggapi oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. Baginya, pernyataan Mahfud tidak mencerminkan seorang pelayan publik yang mestinya bertindak untuk kepentingan rakyat.
"Masa data orang meninggal diperlakukan seperti itu, sampah, artinya akan dibuang," kata dia.
Veronica sendiri memang tak pernah menyebut bahwa dirinya yang menyerahkan langsung surat dan dokumen tersebut. Saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, dia mengatakan dokumen itu telah diterima secara langsung oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Canbeera.
Bahkan, kata dia, Jokowi sempat melakukan swafoto dengan orang yang menyerahkan dokumen tersebut sesaat setelah keduanya bertemu.
"Yang menyerahkan bahkan sempat selfie dengan Pak Jokowi, malah Pak Jokowi yang pegang HP-nya. Cuma kan kami tidak mau fokus di masalah gimik, kami mau fokus di substansi yaitu soal data para korban ini," kata Veronica.
[Gambas:Video CNN] (tst/pmg)
Mahfud menjelaskan kata sampah yang sempat dia lontarkan bukan ditunjukkan kepada dokumen berisi data korban dan tahanan politik Papua, melainkan soal pernyataan bahwa Veronica Koman menyerahkan data tersebut kepada Jokowi.
"Karena Veronica itu waktu di Australia tidak bertemu presiden, tidak menyerahkan surat kepada Presiden. Tanya aja sama dia kalau ada yang infokan, itu sampah. Bahwa ada surat-surat masuk, diserahkan oleh orang kepada presiden itu bukan sampah," kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, menurut Mahfud semua dokumen, baik surat maupun data yang diberikan kepada Jokowi saat di Canberra telah ditampung oleh ajudan.
"Itu ditampung oleh presiden tapi tidak dibaca di situ. Itu kan orang rebutan menyerahkan map surat, ada menyerahkan foto bersama presiden yang dulu. Ada yang mau salaman. Kalau itu dicatat seperti biasa, tidak dibuka di situ nih surat, serahkan ke ajudan. Tampung kan. Ajudan tampung," kata dia.
 Pengacara HAM Veronica Koman. (Screenshot via Facebook VeronicaKoman) |
"Belum dibuka kali suratnya, kan ada dari orang banyak. Rakyat biasa juga suka kirim ke presiden. Kalau memang ada, sampah sajalah itu," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).
Pernyataan ini langsung ditanggapi oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. Baginya, pernyataan Mahfud tidak mencerminkan seorang pelayan publik yang mestinya bertindak untuk kepentingan rakyat.
"Masa data orang meninggal diperlakukan seperti itu, sampah, artinya akan dibuang," kata dia.
Veronica sendiri memang tak pernah menyebut bahwa dirinya yang menyerahkan langsung surat dan dokumen tersebut. Saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, dia mengatakan dokumen itu telah diterima secara langsung oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Canbeera.
Bahkan, kata dia, Jokowi sempat melakukan swafoto dengan orang yang menyerahkan dokumen tersebut sesaat setelah keduanya bertemu.
"Yang menyerahkan bahkan sempat selfie dengan Pak Jokowi, malah Pak Jokowi yang pegang HP-nya. Cuma kan kami tidak mau fokus di masalah gimik, kami mau fokus di substansi yaitu soal data para korban ini," kata Veronica.
[Gambas:Video CNN] (tst/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK