Presiden PKS Klaim Zulhas dan Paloh Dukung Pansus Jiwasraya

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengklaim Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) terkait skandal di PT Asuransi Jiwasraya.

Ia mengaku sudah bertemu dengan Zulhas pada Selasa pekan lalu. Dalam pertemuan itu, kata Sohibul, Zulhas menyampaikan bahwa partainya akan ikut mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya.

"Saya sampaikan tentang pentingnya ini (Pansus Jiwasraya), dan beliau menyatakan PAN insya Allah ikut, tapi setelah beliau (Zulhas) terpilih kembali dan sekarang beliau terpilih kembali," kata Sohibul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Sohibul mengklaim dalam pertemuan itu Zulhas pun mengatakan kepada kadernya Yandri Susanto dan Eddy Soeparno agar ikut dalam membentuk pansus Jiwasraya di DPR.

Lihat juga: Kejagung Tak Siap, Panja DPR Tunda Pembahasan Kasus Jiwasraya

"Waktu bertemu saya bicara begitu. Di situ disaksikan oleh saudara Yandri, oleh Sekjen juga. Beliau (Zulhas) mengatakan, Yandri Eddy nanti kita ikut lah dalam pansus itu," tutur Sohibul menirukan pernyataan Zulhas.

Lebih lanjut, Sohibul menyatakan bahwa Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh awalnya percaya kasus Jiwasraya bisa selesai lewat pansus. Namun, katanya, Paloh kini memilih mendukung panitia kerja (panja) setelah mendapat penjelasan dari partai koalisi pemerintah.

"Tapi kemudian kalau lewat panja tidak bisa selesai, beliau (Surya Paloh) katakan pansus juga tidak ada masalah. Kan begitu beliau. Jadi saya menangkap mereka (NasDem) pada dasarnya secara objektif yang bisa menyelesaikan itu pansus, tapi kan ini masalah politik," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sohibul menyadari partai koalisi pemerintah memang tak menghendaki pembentukan pansus Jiwasraya. Menurutnya, tak mungkin partai koalisi pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, PKB, NasDem, Gerindra, dan PKB mendukung pansus.

Lihat juga: Panja Komisi III DPR Rapat Tertutup Jiwasraya dengan Kejagung

"Kami ingin mengajak kepada mereka, mari kita lihat secara objektif, sekalipun mereka bagian dari pemerintahan kita yakinkan bahwa kalau mereka ikut di sini, justru banyak hal yang membantu pemerintah," tuturnya.

"Karena kalau ini ditutupi nanti akan ada persepsi, bahwa pemerintah berarti terlibat dong, buktinya enggak mau dibikin terbuka. Justru kalau dibuka akan memberikan keuntungan positif buat pemerintah, karena memang bahwa pemerintah tidak terlibat," kata Sohibul.

Sohibul menambahkan pihak akan terus mendorong pimpinan DPR untuk menindaklanjuti pembentukan pansus Jiwasraya yang secara resmi telah diusulkan oleh Fraksi PKS dan Demokrat.

"Setiap usulan masuk dan memenuhi persyaratan sebetulnya pimpinan harus membukanya di rapat paripurna dan di situ lah kemudian dilempar ke anggota," tuturnya.

Lihat juga: Jaksa Agung Benarkan Akan Ada Tersangka Baru Kasus Jiwasraya

Sebelumnya, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengusulkan pembentukan pansus untuk mengusut dugaan skandal PT Asuransi Jiwasraya ke pimpinan DPR RI.

Kedua fraksi menyampaikan usulan yang telah ditandatangani seluruh anggota fraksi sebagai syarat pembentukan Pansus. Usulan itu diterima oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pimpinan DPR.

Sementara anggota DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan bahwa partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi khawatir pembentukan pansus dalam menyikapi kasus di Jiwasraya akan menimbulkan kegaduhan.

Menurutnya, kekhawatiran itu membuat parpol di koalisi pendukung pemerintah sepakat agar kasus Jiwasraya disikapi dengan pembentukan panja. (fra/osc)