Seperti diberitakan sebelumnya, gejolak terjadi menyusul rencana renovasi Gereja Katolik Santo Joseph Tanjung Balai yang terhalang karena aksi protes dari sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB).
Menurut Mahfud, tak ada bentrokan yang terjadi di kalangan masyarakat atas pembangunan gereja dan perusakan mushala di kedua wilayah itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud mengatakan, jika memang ada pihak yang tidak percaya dengan kondusivitas yang terjadi di wilayah tersebut, maka Mahfud meminta agar pihak yang ribut itu datang dan melihat langsung ke lokasi kejadian.
"Itu sebenarnya udah gak ada apa-apa, sudah selesai di sana. Bo ya diliat sendiri gitu. Jadi itu sudah terjadi kesepakatan, antara semua pihak, pihak gereja, pihak bupati, pihak forum umat Islam," kata Mahfud.
Kemenag terjunkan tim
Terpisah, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan saat ini pihaknya tengah turun tangan menangani insiden penolakan renovasi Gereja Katolik Santo Josep di Tanjung Balai Karimun.
"Kami juga turun ke Karimun turun tangan langsung," kata Fachrul saat ditemui di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Kamis (13/2).
Selain gereja, Fachrul juga mengatakan insiden perusakan balai pertemuan yang menjadi musala di Perumahan Agape, Desa Tumaluntung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, juga menjadi atensinya.
"Pasti semua diperhatikan," ujarnya.
Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Menko Polhukam Mahfud MD menindak tegas penolakan renovasi Gereja Katolik Santo Josep.
[Gambas:Video CNN]
"Tadi sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, Kapolri, untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu jalannya ibadah," ujar Jokowi saat memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2).
Jokowi mengatakan, permasalahan itu mestinya diselesaikan oleh pemerintah daerah. Namun karena tak ada pergerakan, Jokowi pun memerintahkan langsung Idham dan Mahfud untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia berharap persoalan itu dapat segera diselesaikan agar tak menjadi preseden buruk dan menjalar ke daerah lain. "Harus dirampungkan karena bisa jadi preseden yang tidak baik, bisa menjalar ke daerah lain," ucap Jokowi. (ain/tst/frd/ain)