Anggota MKD: Langkah Andre Rosiade Gerebek PSK Tak Dibenarkan
CNN Indonesia
Jumat, 14 Feb 2020 18:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Arteria Dahlan mengatakan bahwa langkah anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menggerebek pekerja seks komersial (PSK) di Padang, Sumatera Barat tidak bisa dibenarkan.
Menurutnya, seorang anggota DPR harus bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, walaupun memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD alias UU MD3.
"Kerja anggota DPR bersandar pada ketentuan dan koridor hukum," kata Arteria saat dihubungi via sambung telepon, Jumat (14/2).
Dia menerangkan, seorang anggota DPR hanya diizinkan untuk melakukan tindakan sebatas pengawasan terhadap masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat.
Menurutnya, untuk menindaklanjuti berbagai hasil pengawasan itu anggota DPR dipersilakan untuk membuat laporan ke lembaga yang memiliki kewenangan secara langsung yang kemudian akan mengambil tindakan atau langkah hukum lebih lanjut.
"Kalau pengawasan silakan saja, bukan dikerjakan sendiri," tutur Arteria.
Lebih lanjut, Arteria mengapresiasi kerja Ombudsman RI yang telah menemukan dugaan potensi maladministrasi dalam kasus penggerebekan yang dilakukan Andre.
Politikus PDIP itu pun menyatakan akan datang ke Padang secara langsung dalam waktu dekat untuk melihat proses penegakan hukum yang sebenarnya terjadi dalam penggerebekan PSK yang dilakukan Andre.
[Gambas:Video CNN]
Menurutnya, penggerebekan yang dilakukan Andre bersama Polda Sumatera Barat beberapa waktu lalu telah menimbulkan kegaduhan yang tak berkesudahan di tengah masyarakat.
"Kalau MKD agak lambat, saya punya hak konstitusional untuk melihat keadaan yang sejatinya bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumatera Barat," tutur Arteria.
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengaku penggerebekan PSK di salah satu hotel di Padang beberapa lalu dilakukan pihaknya atas laporan Andre.
Bayu menyatakan bahwa Andre lewat orang kepercayaannya sengaja memesan NN lewat aplikasi pesan singkat. Tindakan Andre itu, kata dia, sengaja dilakukan untuk berpartisipasi memberantas maraknya prostitusi daring di Padang.
Andre telah diperiksa Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra atas peristiwa tersebut.
(mts/ugo)
Menurutnya, seorang anggota DPR harus bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, walaupun memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD alias UU MD3.
"Kerja anggota DPR bersandar pada ketentuan dan koridor hukum," kata Arteria saat dihubungi via sambung telepon, Jumat (14/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau pengawasan silakan saja, bukan dikerjakan sendiri," tutur Arteria.
Politikus PDIP itu pun menyatakan akan datang ke Padang secara langsung dalam waktu dekat untuk melihat proses penegakan hukum yang sebenarnya terjadi dalam penggerebekan PSK yang dilakukan Andre.
[Gambas:Video CNN]
Menurutnya, penggerebekan yang dilakukan Andre bersama Polda Sumatera Barat beberapa waktu lalu telah menimbulkan kegaduhan yang tak berkesudahan di tengah masyarakat.
"Kalau MKD agak lambat, saya punya hak konstitusional untuk melihat keadaan yang sejatinya bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumatera Barat," tutur Arteria.
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengaku penggerebekan PSK di salah satu hotel di Padang beberapa lalu dilakukan pihaknya atas laporan Andre.
Bayu menyatakan bahwa Andre lewat orang kepercayaannya sengaja memesan NN lewat aplikasi pesan singkat. Tindakan Andre itu, kata dia, sengaja dilakukan untuk berpartisipasi memberantas maraknya prostitusi daring di Padang.
Andre telah diperiksa Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra atas peristiwa tersebut.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK