Kejagung: Laporan Kasus Paniai Diumumkan Dua Hari Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut masih akan melakukan penelitian terhadap berkas penyelidikan Komnas HAM terkait kasus Paniai di Papua. Berkas tersebut diketahui telah diterima kejaksaan sejak pekan lalu.

"Tentu peyidik di Direktorat HAM Berat punya waktu itu melakukan penelitian," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono kepada wartawan, Selasa (18/2).

Ia menjelaskan penelitian terhadap berkas penyelidikan tersebut nantinya akan berkutat pada syarat formil ataupun materiil dalam penyelidikan. Syarat tersebut pun diketahui nantinya untuk menentukan langkah selanjutnya penegakan hukum dalam peristiwa tersebut.

"Nanti akan dijawab oleh Direktorat HAM Berat. Kalau gak besok, dalam dua atau tiga hari," kata dia.

Lihat juga: Komnas HAM: TNI dan Polri Halangi Pengusutan Kasus Paniai

Sebelumnya Komnas HAM telah memaparkan hasil penyelidikan yang dilakukan terkait dengan peristiwa Paniai di Papua. Dalam hal ini, didapatkan kesimpulan bahwa peristiwa tersebut dapat disebutkan sebagai pelanggaran HAM berat.

Peristiwa yang dikenal sebagai Paniai Berdarah itu terjadi pasal 7-8 Desember 2014 silam. Komnas HAM menyebut kasus itu sebagai pelanggaran HAM berat karena memenuhi unsur penganiayaan dan pembunuhan yang terstruktur dan sistematis.

Mereka menyatakan ada empat orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka tembak serta luka tusuk. Komnas HAM juga menyimpulkan anggota TNI yang bertugas di Kodam XVII/Cenderawasih saat penembakan sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Lihat juga: Mahfud dan Moeldoko Beda Suara Soal Kasus HAM Berat di Paniai

[Gambas:Video CNN]

Komnas HAM meminta agar Kejaksaan Agung segera memproses hasil penyelidikan tersebut.

"Saya berharap kasus ini bisa menjadi satu kasus yang betul-betul selesai dengan tuntas karena tidak ada alasan untuk tidak menuntaskannya. Oleh karena itu, kami dari tim berharap untuk Kejagung segera menindaklanjuti dan membentuk tim penyidikan," kata Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam jumpa pers, Senin (17/2). (mjo/ain)