Istana Jelaskan Sistem Upah Per Jam dan Kontrak Omnibus Law

Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono membantah penerapan sistem upah per jam yang tertuang dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja bakal merugikan pekerja. 

Penerapan sistem ini sebelumnya dikritik lantaran dianggap merugikan pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu karena upahnya otomatis akan di bawah upah minimum. Namun menurut Dini, penerapan sistem pengupahan per jam itu harus tetap dilakukan sesuai kesepakatan kedua pihak. 

"Jadi diberi fleksibilitas untuk sistem pengupahan yang pantas, baik pemberi kerja maupun penerima kerja," ujar Dini di gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/2). 

Sementara terkait sistem kerja kontrak, Dini mengklaim pemerintah justru memberikan kepastian pada pekerja yang selama ini berstatus kontrak melalui draf RUU Ciptaker. 

Berkaca dari pengalaman selama ini, kata Dini, banyak perusahaan yang berbuat 'curang' dengan terus memperpanjang kontrak kepada pekerja. Padahal sesuai UU Ketenagakerjaan, perusahaan dibatasi dua tahun dalam menerapkan sistem kontrak pada pekerja. 

"Di lapangan, buruh justru dirugikan karena mereka dikontrak 7-8 tahun. Biasanya kasih jeda sebentar kemudian kasih kontrak baru," katanya.  

Untuk itu melalui draf RUU Ciptaker, pemerintah tak lagi mengatur waktu kontrak pekerja. Namun pemerintah memberikan proteksi tambahan berupa kompensasi bagi pekerja. 

"Dari pada kucing-kucingan, oke kontrak boleh (kami buat) waktunya enggak terbatas. Cuma diberi proteksi tambahan," ucap Dini.

Lihat juga: Serikat Buruh Soal Omnibus Law: Apa Mau Kerja Tapi Nombok?

[Gambas:Video CNN]

Lihat juga: Buruh dan Mahasiswa Siapkan Gelombang Aksi Lawan RUU Ciptaker

Proteksi itu, lanjut Dini, berupa ketentuan apabila pekerja dikontrak satu tahun lalu diputus pada bulan ke-10, maka perusahaan wajib memberikan sisa gajinya selama dua bulan. Perusahaan juga harus memberikan kompensasi sebesar satu bulan gaji.

"Jadi di sini pemerintah ingin mencapai equilibrium fair (titik keseimbangan) antara pengusaha dan pencari kerja," katanya.

Draf Omnibus Law Ciptaker telah diterima DPR RI sejak Rabu (12/2). Draf tersebut baru akan dibawa ke rapat pimpinan pekan ini sebelum dibawa ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Omnibus Law Ciptaker adalah undang-undang gabungan yang diusulkan Presiden Joko Widodo dalam periode keduanya. RUU ini diklaim bisa memangkas aturan sehingga bisa menarik investasi.

Lihat juga: Buruh Media: Omnibus Law Ciptaker Picu Gelombang PHK Massal

(bmw/psp/bmw)