Masinton Minta Jokowi Turun Tangan Benahi Masalah Lapas

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan membenahi masalah yang kerap terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas). Ia menyatakan masalah di lapas harus dibenahi dengan kerja sama lintas instansi.

"Menurut saya juga, presiden juga harus turun tangan mengatasi persoalan lapas ini. Karena ini sudah menjadi persoalan nasional," kata Masinton dalam rapat kerja Komisi III dengan Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2).

Masinton menyebut sejumlah persoalan yang masih terus terjadi di Lapas antara lain masalah kelebihan kapasitas, kerusuhan, hingga peredaran narkoba. Menurutnya, program dari Kementerian Hukum dan HAM pun seperti jalan di tempat.

"Kalau saya lihat, apa yang dilakukan oleh Pak Menteri, Dirjen PAS, berupaya untuk melakukan perbaikan. Tapi tidak cukup hanya langkah satu kementerian saja," ujarnya.

Masinton menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) kerap menuding masalah narkoba ini berasal dari Lapas. Ia menyebut BNN pernah menyampaikan 90 persen peredaran narkoba dikendalikan dari dalam Lapas.

Lihat juga: Politikus PDIP Minta Yasonna Bangun 'Bilik Asmara' di Lapas

"Itu yang penyampaian BNN loh. Nah ini kan bukan menjadi persoalan BNN, dan pemasyarakatan, tapi ini sudah menjadi masalah yang memang harus kita urai sama-sama," tuturnya.

Politikus PDIP itu mengatakan negara tidak mampu mengurai masalah yang terjadi di lapas. Ia pun meminta pemerintah melakukan langkah kongkret untuk mengatasi masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah itu.

"Dibicarakan lah sama presiden, Menko Polhukam, agar ini bisa diatasi negara dalam hal ini, pemerintah," ujarnya.

Lihat juga: Pengakuan Ahok Berlabuh ke PDIP saat Negara Tegang

[Gambas:Video CNN]

Menanggapi hal itu, Yasonna mengatakan perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lapas. Ia menyebut ke depan para pengguna narkoba jangan dihukum penjara, tetapi direhabilitasi.

"Kita harus revisi UU narkotika. Karena kalau itu sudah direvisi saya yakin over kapasitas akan teratasi. Harus kita direvisi," kata Yasonna. (fra/ain)