Pemerintah Batasi WNA dari Episentrum Corona Masuk Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan pemerintah bakal membatasi Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia menyusul keberadaan dua WNI positif virus corona covid-19. Dua WNI asal Depok, Jawa Barat itu diketahui tertular warga Jepang dari Malaysia yang positif virus corona saat berkunjung ke Indonesia.

"Ada perubahan episentrum dari China ke Korea, berikutnya Iran. Itu jadi atensi kita. Intinya (pembatasan) dari negara-negara yang menjadi episentrum, gitu aja," ujar Moeldoko di KSP, Jakarta, Senin (2/3).

Namun Moeldoko tak memperinci lebih jauh negara-negara mana saja yang dianggap episentrum persebaran virus corona sehingga dilarang masuk ke Indonesia. Mantan Panglima TNI itu menyebut, pembatasan WNA yang masuk menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri.

"Itu dari Menlu aja nanti. Sudah disepakati, yang jelas pembatasan mobilitas orang pasti ada," katanya.

Lihat juga: Cegah Virus Corona, Pengunjung Mal Beramai-ramai Pakai Masker

Kota Wuhan di China diketahui menjadi wilayah yang menjadi episentrum tertinggi persebaran virus corona. Sementara kota Daegu, Korea Selatan menjadi tertinggi kedua.

[Gambas:Video CNN]
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut bakal memperketat pengawasan di tiap area perbatasan masuk ke Indonesia. Pengawasan ini tak hanya di jalur udara namun juga laut dan darat.

"Sebetulnya sudah dibatasi sementara ini. Kami akan evaluasi cross border untuk pengawasan yang lebih ketat, tempat-tempat penyeberangan dari luar negeri, termasuk alat-alat deteksinya," ucap Muhadjir.

Lihat juga: Buntut Virus Corona, Anies Setop Izin Keramaian di Jakarta

Sebelumnya pelarangan masuk ke Indonesia hanya terbatas bagi WNA dari daratan China yang menjadi episentrum persebaran virus corona. Namun Muhadjir mengatakan akan menelusuri rekam perjalanan tiap WNA yang masuk ke Indonesia.

"Nanti akan kami petakan lebih detail, bagaimana cara penyelesaiannya. Termasuk wilayah perbatasan, tempat penyeberangan yang selama ini sangat intens dilakukan tapi tidak pernah dikatakan tempat penyeberangan resmi juga harus dihitung," terangnya. (psp/osc)