Program Pencegahan KPK, Aset Rp6,9 T di Sulsel Selamat

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menyelamatkan aset senilai total Rp6,9 triliun lewat sejumlah program pencegahannya.

Capaian itu disampaikan dalam rapat koordinasi dan evaluasi (monev) perencanaan dan penganggaran daerah serta pengadaan barang dan jasa di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

"Dari evaluasi tersebut, KPK mengapresiasi Sulsel yang telah melakukan penyelamatan aset dan keuangan daerah serta penertiban aset selama tahun 2019 senilai total Rp6,9 triliun," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, melalui keterangan tertulis, Selasa (3/3).

Pada tahun yang sama, Ipi menuturkan Sulsel meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp447 miliar atau meningkat 8 persen dari tahun sebelumnya.

Lihat juga: Puan: Sukses Antikorupsi Tak Diukur dari Jumlah Penangkapan

"Capaian itu merupakan hasil pendampingan KPK terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2019," tutur dia.

KPK, kata Ipi, membantu Pemprov Sulsel menata kembali aset P3D di sektor pendidikan, perhubungan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Pada 2019, aset P3D senilai Rp3,2 triliun berhasil ditertiblkan.

"Sementara, terkait penertiban aset daerah-daerah pemekaran, KPK mendampingi proses serah terima aset antara Kabupaten Luwu dengan Kota Palopo. Tercatat ada 79 aset senilai total Rp42,9 miliar," ucapnya.

Ipi mengungkapkan KPK juga telah menyelesaikan aset bermasalah di Sulsel, seperti Stadion Mattoanging, Stadion Barombong, Instalasi Kebun dan Benih (IKB) Sereang dan IKB Jampue.

[Gambas:Video CNN]
Pada Pemkot Makassar, aset yang berhasil diselesaikan adalah Pulau Lae-lae, Pulau Samalona, Pasar Terong, dan Terminal Daya.

"KPK mendampingi Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Total nilai aset sengketa yang diselesaikan ialah Rp1,5 triliun," ujar Ipi.

Lembaga antirasuah juga menertibkan kendaraan dinas dengan total nilai aset mencapai Rp24,5 miliar. Soal penertiban fasilitas umum dan sosial di Pemkot Makassar, Ipi berujar saat ini sedang dalam proses penyerahan dari pengembang kepada pemda dengan total Rp968 miliar.

Terkait penataan aset daerah, Ipi menyatakan lembaganya mendorong rekonsiliasi aset daerah dengan beberapa kementerian. Kegiatan tersebut, kata dia, bertujuan guna melancarkan proses sertifikasi dan perlindungan aset milik Pemprov Sulawesi Selatan.

Lihat juga: Alex Marwata: IPK Naik Jika Banyak Berita Pencegahan Korupsi

"Hal ini dilakukan karena sebagian aset pemda dikuasai oleh pihak ketiga. Nilai aset yang berhasil direkonsiliasi sepanjang 2019 mencapai nilai Rp900 miliar," imbuh Ipi.

Ipi pun menyebut KPK memiliki fokus dalam bidang pencegahan berupa delapan area intervensi dalam unit koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah).

"Fokus KPK dalam program korsupgah terintegrasi meliputi delapan area intervensi," katanya.

"Kedelapan fokus tersebut adalah optimalisasi penerimaan daerah, manajemen aset daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan dana desa," jelas Ipi.

(ryn/arh)