Surya Paloh Berharap Pemilu Serentak Dihapuskan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh berharap Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengambil keputusan agar pemilu serentak tak kembali dilakukan. Paloh menilai pemilu serentak berat untuk dilaksanakan hampir sebagian partai, tak terkecuali partainya. 

"Karena hampir saya yakin semua institusi parpol merasakan betapa beratnya kondisi pelaksaan pemilu secara serentak itu," kata dia di DPP Partai Golkar, Selasa (9/3). 

Pernyataan Paloh itu diungkapkan usai dirinya dan sejumlah elit Nasdem bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. 

Mengenai pernyataannya itu, Paloh berkaca pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Sebagai salah satu kontestan, Paloh mengaku partainya cukup keberatan mengikuti penyelenggaraan pemilu setempat tersebut. 

Lihat juga: Usai Nasdem, Airlangga Sebut Bakal Bertemu PAN Pekan Ini

Oleh karenanya, ia berharap agar MK bisa mengambil keputusan agar Pileg dan Pilpres bisa dilaksanakan seperti semula yang diselenggarakan secara terpisah.

"Eksesnya, situasinya, sebenarnya di luar pada batas kewajaran kapasitas kami sebagai peserta pemilu. Maka seyogyanya kami berharap mungkin tetap terpisah," ujarnya. 

Selain Golkar, Paloh mengatakan, partainya juga akan membicarakan masalah ini dengan partai-partai lain. 

Nasdem dan Golkar diketahui bertemu siang ini. Kedua partai koalisi pemerintah itu, selain membahas pemilu serentak, juga membahas isu-isu lain di antaranya soal Omnibus Law dan suara ambang batas Parlemen. 

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan juga mendukung usulan Nasdem soal kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen untuk diterapkan secara nasional. 

"Ada usulan dari Pak Surya Paloh bahwa parlemen treshold 7 persen dan Partai Golkar melihat ini suatu yang bagus dan Partai Golkar akan mendukung konsep tersebut," kata Airlangga kepada wartawan usai pertemuan, Senin (9/3). (thr/age)