Jubir RI soal Corona: Usul Lockdown Harus Disikapi Hati-hati

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Pemerintah Indonesia untuk kasus virus corona (Covid-19), Achmad Yurianto, menyatakan gagasan penutupan akses (lockdown) tak akan begitu saja diterapkan.

Kata dia, sejauh ini pemerintah tak akan mengambil opsi lockdown untuk mencegah sebaran risiko infeksi virus corona.

"Kita tidak akan mengambil opsi lockdown karena kita malah tidak bisa berbuat apa-apa," ujar pria yang karib disapa Yuri itu dalam sesi tanya jawab jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (12/3) malam.

Meski demikian, Yuri mengatakan bukan berarti ke depan usulan itu tak bakal diterapkan. Jika pun diputuskan, Yuri memastikan kebijakan itu dibahas bersama oleh unsur pemerintah bukan hanya kementerian kesehatan.

"Ini akan jadi keputusan bersama yang dikoordinasi di tingkat kementerian," kata pria yang juga Sestditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI tersebut.

Lihat juga: Pasien Sesak Napas Meninggal, Status Corona Belum Diketahui

Sebelumnya, dalam pemaparan rilis harian, Yuri mengatakan setelah badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi maka seluruh negara mulai berhati-hati. Di satu sisi, untuk mencegah penyebaran yang lebih masif sejumlah negara menetapkan kebijakan lockdown seperti Denmark dan sejumlah wilayah di Amerika serikat.

"Ini untuk mengendalikan sebaran pandemik. Di-lockdown agar tidak ada pergerakan orang sakit keluar atau keluar-masuk," kata dia.

Tapi, ada konsekuensi yang tak mudah dari kebijakan lockdown tersebut.

"Bisa saja kasus di situ naik dengan cepat. Pengalaman kapal Diamond Princess begitu lockdown, naik dengan cepat jumlahnya [positif Covid-19] karena enggak bisa kemana-mana, yang sakit dan enggak sakit campur jadi satu," katanya.

Yuri menjelaskan setelah WHO menetapkan pandemi, maka seluruh dunia pun mulai harus mengeluarkan sikap hati-hati, termasuk di Indonesia.

"Kami sudah koordinasi dalam waktu dekat akan ada rapat di tingkat menteri. Kemenko PMK untuk koordinasi bagaimana status bebas visa dan sebagainya, untuk membatasi pergerakan orang, karena faktor pembawa penyakit ini manusianya," kata Yuri.

Lihat juga: Antisipasi Corona, Jakarta Kaji Ulang Izin Acara Hingga April

Sebelumnya, pagi tadi Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jusuf Kalla menilai Indonesia bisa menerapkan kebijakan penutupan akses (lockdown) sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Sebab, menurut dia, kebijakan lockdown sudah dilakukan sejumlah negara dan terbukti efektif.

"Salah satunya China, dia berhasil memperlambat itu [penyebaran virus corona], mencegah 100 persen karena lockdown. Tapi ini hanya [bisa diterapkan] negara yang sangat disiplin untuk melaksanakan itu," ujar pria yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut, Kamis.

[Gambas:Video CNN]
Menurut JK, Indonesia sebenarnya bisa menerapkan lockdown. Namun, ia menilai ada berbagai persiapan yang perlu dilakukan agar Indonesia siap menerapkan pembatasan akses tersebut.

"[Indonesia] kalau diinstruksikan pasti bisa, tapi harus siap ekonominya, macam-macamnya," kata Wakil Presiden RI pada periode 2004-2009 dan 2014-2019 itu.

JK pun memaklumi cepatnya penyebaran virus corona di dalam negeri. Pasalnya, virus merupakan hal yang tak terlihat dan semua orang bisa tanpa sadar akan terinfeksi.

Lihat juga: Situs Virus Corona Pemprov DKI Diserang Hacker

(psp/kid)