KPU Bahas Tahapan Pilkada 2020 di Tengah Wabah Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan penyesuaian tahapan Pilkada Serentak 2020 di tengah upaya mengantisipasi penularan virus corona (Covid-19) di wilayah Indonesia.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan langkah-langkah penyesuaian akan dirumuskan dalam rapat pleno mingguan yang dilaksanakan hari ini.

"Dalam rapat pleno tersebut, KPU akan membahas bagaimana pelaksanaan tahapan pilkada disesuaikan dengan kondisi pandemi corona," kata Pramono melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/3).

Beberapa opsi yang akan dibahas KPU adalah terkait proses pendaftaran calon dan verifikasi faktual. Pegawai KPU, terutama di daerah yang sudah tertular, kemungkinan akan diminta melakukannya dari rumah masing-masing.

Lihat juga: Menhub Kena Corona, Jokowi Gelar Ratas via Video Conference

Selain itu, kata Pramono, KPU akan merumuskan skema pendaftaran calon baru. Sehingga proses pendaftaran bisa terhindar dari penularan corona.

"Karena verifikasi faktual ini sifatnya massif, maka kami ingin memastikan agar proses tersebut tidak menjadi medium penyebaran wabah corona ini. Nah, hal-hal teknis tersebut yang akan kita bahas dalam pleno kita hari ini," ujarnya.

Saat ditanya apakah ada opsi penundaan Pilkada Serentak 2020 menyusul corona, Pramono menampik. Menurutnya, hingga saat ini KPU belum mempertimbangkan langkah tersebut.

"Tidak ada opsi itu," tegasnya.

Lihat juga: Jakarta Zona Merah Corona, Napi dan Tahanan Dilarang Dibesuk

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengumumkan ada 117 orang terinfeksi virus corona (Covid-19). Menyusul kenaikan jumlah pasien, pemerintah meminta masyarakat bekerja, beribadah, dan sekolah dari rumah.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta pemerintah daerah bergerak mengintensifkan penanganan lewat rumah sakit daerah. Pemda diminta bekerja sama dengan para pihak swasta dalam penanganan virus ini.

Sementara itu, Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada September 2020. Semula Pilkada akan diikuti oleh 269 daerah. Namun satu daerah, Kota Makassar, diikutsertakan karena tak menghasilkan pemenang pada Pilkada 2018. Saat itu, kotak kosong mengalahkan calon tunggal di Makassar.

(dhf/ain)