DPRD: Kebijakan Anies Soal Corona Picu Penumpukan Penumpang

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang membatasi jam dan jumlah operasional angkutan umum seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Kebijakan tersebut untuk mencegah penyebaran corona lebih luas lagi.

Menurut Pras, alih-alih menjadi solusi kebijakan itu justru menimbulkan masalah baru. Katanya, kebijakan membatasi jam operasional angkutan umum itu justru akan jadi menumpukkan penumpang di jam-jam tertentu. 

"Ini kebijakan sebenarnya justru memicu penumpukan. Karena itu harus dan wajib petugas-petugas di sana turun langsung untuk mengurai terjadinya penumpukan yang terjadi," kata Pras dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (16/3). 

Lihat juga: Anies Minta Warga Patuhi Imbauan Jokowi soal Kerja dari Rumah

Pras lebih lanjut menyadari, kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan efek-efek lain. Boleh jadi, kata dia, kebijakan itu membuat kepanikan di tengah masyarakat yang justru merugikan aspek sosial dan ekonomi. 

Oleh karena itu, menurut Pras, pemerintah seharusnya bukan hanya membuat kebijakan untuk menangani dampak corona, termasuk mengantisipasi agar masyarakat juga tidak panik. 

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, Pras meminta Anies untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menangani kasus Corona di Ibu Kota. Ia berharap penyebaran virus ini bisa segera ditangani supaya Ibu Kota bisa segera pulih. 

Lihat juga: Jokowi Imbau Kerja dari Rumah, Pekerja Padati Angkutan Umum

Pras juga meminta Pemprov DKI Jakarta, agar bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani masalah ini. Upaya itu agar penyebaran virus di Jakarta bisa ditekan.

"Sejauh ini Pemerintah Pusat telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dipimpin langsung BPNPB. Saatnya, semua bersatu padu menghadapi situasi ini termasuk Gubernur Anies Baswedan," kata Pras.

Pras mengaku mendukung kebijakan pemerintah pusat yang telah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kondisi darurat. Hanya saja, katanya, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan strategis, termasuk misalnya soal pembatasan jam operasional angkutan umum di Jakarta. 

"Yang paling penting adalah saat ini fokus kepada warga sehat tidak tertular dan mereka yang tergolong ODP tidak berkeliaran," katanya.

Lihat juga: Antrean Penumpang MRT, Transjakarta dan KRL Mengular

(thr/sur)