Tito dan Doni Ingatkan Pemda soal Koordinasi Kebijakan Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak mengambil kebijakan sendiri dalam penanganan virus corona (Covid-19) di daerahnya.

Tito meminta kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus lebih dulu dikonsultasikan dengan pemerintah pusat, termasuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Tentang kebijakan, terutama darurat, di daerah harus dikonsultasikan dengan gugus tugas yang ada di pusat karena kebijakan tersebut sangat berkaitan dengan kebijakan lain seperti ekonomi fiskal," kata Tito dalam konferensi pers yang ditayangkan akun Youtube resmi BNPB Indonesia, Senin (16/3).

Tito menekankan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan pemerintah pusat terkait pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemda juga diminta berkoordinasi jika kebijakan terkait penanganan corona berpotensi menyinggung kebijakan fiskal.

Lihat juga: Jokowi: Jangan Sampai Pelajar Diliburkan Malah Main ke Warnet

Pada kesempatan yang sama, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menyatakan hal serupa. Dia meminta pemda membentuk gugus tugas untuk menjalin komunikasi tersebut.

"Pemerintah daerah sebelum membuat keputusan, diharapkan membuat gugus tugas daerah terlebih dulu dan bersifat segera," kata Doni.

Doni meminta pemda mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pemda diminta memprioritaskan pelarangan kerumunan massa untuk mencegah penularan corona dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.

"Penguatan fasilitas kesehatan dengan libatkan rumah sakit pemerintah dan daerah, puskesmas, dan rumah sakit swasta, serta penguatan sistem laboratorium di daerah masing-masing," tuturnya.

Lihat juga: Kesaksian Para Pasien Pertama Corona yang Sembuh di RSPI

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, sejumlah pemda telah mengambil kebijakan masing-masing berkaitan penyebaran virus corona di daerahnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) menetapkan kasus virus corona di kota Solo sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Penetapan diumumkan Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo usai rapat di rumah dinas Wali Kota, Loji Gandrung, Jumat (13/3) malam.

"Kami memutuskan untuk menetapkan Solo KLB virus Corona dan setelah ditetapkan sebagai KLB corona tentunya kami mengambil langkah-langkah," kata Rudy.

Dengan ditetapkannya status KLB virus Corona di Solo, Pemkot langsung mengambil langkah-langkah drastis. Di antaranya dengan menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah mulai tingkat SD hingga SMA hingga status dicabut.

Hal serupa juga dilakukan Pemerintah Provinsi Banten. Penetapan KLB corona ini diunggah Wahidin dalam akun Instagram pribadinya, @wh_wahidinhalim, Minggu (15/3).

"Sebelumnya Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) virus corona (Covid-19)," tulis Wahidin dalam keterangan fotonya di Instagram.

(dhf/ain)