JK: Pemerintah Bisa Larang Mudik Lebaran Demi Cegah Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berwenang melakukan tindakan tegas mencegah penyebaran virus corona, salah satunya melarang kegiatan mudik yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia saat Idul Fitri.

"Kalau keadaan darurat, pemerintah boleh melakukan apa saja secara tegas," ujar JK, Selasa (17/3).

Lihat juga: Kalangan Tunarungu Minta Jokowi Sertakan Juru Bahasa Isyarat

"Pemerintah boleh mengatakan 'Sementara ini tidak boleh mudik agar jangan tersebar itu (virus corona) di daerah.' Itu bisa," lanjutnya.

Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK ini menegaskan tidak ada kewajiban bagi umat muslim untuk mudik.

"Dalam bulan puasa itu kan yang wajib puasanya, tarawihnya. Mudik itu kebiasaan (masyarakat Indonesia) saja," kata pria yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut.

Mudik telah menjadi ritual rutin yang dilakukan umat Islam di Indonesia menyambut Idul Fitri. Ratusan bahkan jutaan orang yang merantau, pulang ke daerah asal mereka menjelang akhir Ramadan, untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman.

Catatan dari Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu mencatat pada 2019 jumlah pemudik yang memanfaatkan kereta api, kapal, dan pesawat berjumlah 11.531.775 orang. Dengan jumlah pemudik sebanyak itu,  mudik bisa jadi saran penularan virus corona dari orang ke orang.

[Gambas:Video CNN]

Lihat juga: Masjid Raya Bandung Tak Gelar Salat Jumat karena Corona

Atas hal itu JK mendorong pemerintah untuk tidak ragu membuat kebijakan melarang mudik. Menurutnya tindakan tegas bisa diberlakukan pemerintah pada masa darurat.

"Dalam kondisi darurat boleh kok (pemerintah) bertindak lebih keras," ujarnya. (ndn/wis)