19 Orang Meninggal, Demokrat Sebut Jokowi Sepelekan Corona
Rabu, 18 Mar 2020 19:20 WIB
Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan. (Foto: CNN Indonesia/ Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menyebut Presiden Joko Widodo menyepelekan penyebaran wabah virus corona (Covid-19) hingga mengakibatkan 19 orang meninggal dunia.
Putu mengatakan kasus corona seperti bola salju, lama kelamaan akan membesar. Namun pemerintah tak pernah mendengar masukan dari DPR untuk cepat menangani hal tersebut.
"Pemerintah terlalu lambat sehingga sekarang sudah 19 orang yang meninggal karena positif corona. Tolong Pak Presiden jangan anggap sepele virus corona ini, segera ambil sikap " kata Putu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/3).
Menurut Putu, tak ada cara lain selain melakukan pembatasan wilayah (lockdown) guna mencegah penyebaran corona semakin parah. Dia minta Jokowi mengambil langkah itu tanpa memikirkan dampak ekonomi.
Anggota Komisi VI DPR RI itu bilang Jokowi bisa menggunakan kebijakan andalan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meredam dampak ekonomi saat lockdown.
"Salah satunya, saya mengusulkan agar pemerintah door to door memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau pemberian beras gratis kepada masyarakat saat masa lockdown nanti," tuturnya.
Putu berpendapat Jokowi bisa menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk membelikan sembako dan obat-obatan untuk rakyat. Sebab anggaran sekitar Rp43 triliun itu tak terpakai usai perjalanan dinas disetop akibat corona.
"Pemerintah jangan gengsi menggunakan program pro rakyat yang pernah digunakan saat era Pak SBY dulu," lanjut dia.
Kasus penularan virus corona (Covid-19) di Indonesia telah mencapai angka 227 orang pada Rabu (18/3). Sebanyak 19 orang dinyatakan meninggal dunia dan 11 orang sembuh.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah sejauh ini belum terpikir untuk mengambil opsi lockdown sebagaimana yang telah ditempuh beberapa negara lain, termasuk di antaranya negara tetangga Malaysia.
Meski demikian, pemerintah mengklaim penanganan corona kini semakin membaik dengan melibatkan sejumlah rumah sakit swasta dan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait data sebaran suspect corona.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan metode baru pemeriksaan cepat atau rapid test Covid-19.
"Kami tadi juga rapat di pagi hari bersama Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran untuk mulai melakukan kajian untuk rapid test, seperti apa yang dilaksanakan di negara lain," ujarnya melalui konferensi pers daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (18/3).
"Ini menggunakan spesimen darah, bukan tenggorokan. Serum darah yang diambil," dia menambahkan.
Yuri mengatakan jumlah pasien positif terjangkit Covid-19 bakal terus meningkat hingga April 2020. Namun selepas itu, dia memprediksi jumlah kasus akan menurun dan lebih mudah dikendalikan untuk diatasi penanganannya.
(dhf/gil)
Putu mengatakan kasus corona seperti bola salju, lama kelamaan akan membesar. Namun pemerintah tak pernah mendengar masukan dari DPR untuk cepat menangani hal tersebut.
"Pemerintah terlalu lambat sehingga sekarang sudah 19 orang yang meninggal karena positif corona. Tolong Pak Presiden jangan anggap sepele virus corona ini, segera ambil sikap " kata Putu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/3).
Menurut Putu, tak ada cara lain selain melakukan pembatasan wilayah (lockdown) guna mencegah penyebaran corona semakin parah. Dia minta Jokowi mengambil langkah itu tanpa memikirkan dampak ekonomi.
Anggota Komisi VI DPR RI itu bilang Jokowi bisa menggunakan kebijakan andalan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meredam dampak ekonomi saat lockdown.
"Salah satunya, saya mengusulkan agar pemerintah door to door memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau pemberian beras gratis kepada masyarakat saat masa lockdown nanti," tuturnya.
Putu berpendapat Jokowi bisa menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk membelikan sembako dan obat-obatan untuk rakyat. Sebab anggaran sekitar Rp43 triliun itu tak terpakai usai perjalanan dinas disetop akibat corona.
"Pemerintah jangan gengsi menggunakan program pro rakyat yang pernah digunakan saat era Pak SBY dulu," lanjut dia.
Kasus penularan virus corona (Covid-19) di Indonesia telah mencapai angka 227 orang pada Rabu (18/3). Sebanyak 19 orang dinyatakan meninggal dunia dan 11 orang sembuh.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah sejauh ini belum terpikir untuk mengambil opsi lockdown sebagaimana yang telah ditempuh beberapa negara lain, termasuk di antaranya negara tetangga Malaysia.
Meski demikian, pemerintah mengklaim penanganan corona kini semakin membaik dengan melibatkan sejumlah rumah sakit swasta dan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait data sebaran suspect corona.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan metode baru pemeriksaan cepat atau rapid test Covid-19.
"Kami tadi juga rapat di pagi hari bersama Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran untuk mulai melakukan kajian untuk rapid test, seperti apa yang dilaksanakan di negara lain," ujarnya melalui konferensi pers daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (18/3).
"Ini menggunakan spesimen darah, bukan tenggorokan. Serum darah yang diambil," dia menambahkan.
Yuri mengatakan jumlah pasien positif terjangkit Covid-19 bakal terus meningkat hingga April 2020. Namun selepas itu, dia memprediksi jumlah kasus akan menurun dan lebih mudah dikendalikan untuk diatasi penanganannya.
(dhf/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
DPR Sebut Jokowi Tak Punya Rencana Jangka Pendek Cegah Corona
Corona Mewabah, Pemilihan Wagub DKI Tetap Digelar Pekan Depan
AHY Ketum Demokrat, SBY Kembali Jabat Ketua Majelis Tinggi
Politikus Golkar Minta Rakyat Patuhi Jokowi Terkait Corona
Halau Dampak Corona, PSI Minta Jokowi Beri BLT Macam Era SBY
Lihat Semua
BERITA UTAMA
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
