Hal itu bertujuan agar rancangan APBDes bisa segera disetujui dan dana Desa segera cair untuk menggenjot perekonomian desa di tengah wabah corona
"Tolong rekan-rekan camat yang me-review jangan dipersulit. Segera selesaikan. Sehingga segera diajukan ke Kemenkeu dan dan Kemenkeu bisa mentransfer," kata Tito di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tolong secepat mungkin APBDes selesaikan. Komunikasi dengan Badan Musyawarah Desa segera diselesaikan," kata dia.
Tito menjelaskan dana itu baru terserap sekitar 40 persen dari Rp72 triliun itu. "Sisanya 60 persen belum disalurkan. Karena dari desa belum mengajukan APBDes. Segera penuhi syarat itu, dan Ibu Menkeu sudah menyampaikan begitu persyaratan dipenuhi, langsung dikeluarkan," kata dia.
Selain itu, Tito juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk membantu para pengusaha di wilayahnya masing-masing melalui kebijakan agar tetap bertahan di tengah mewabahnya virus corona. Hal itu bertujuan agar para pengusaha tak merugi dan berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Ia meminta agar kepala daerah bisa melakukan realokasi anggaran dalam rangka menjaga dunia usaha di wilayahnya masing-masing tetap berjalan baik.
"Fokus pada UMKM, karena ini rentan, karena modal. Mereka kecil, kalau terjadi demand menurun karena adanya kebijakan jaga jarak social distancing, maka mereka tetal bisa sirvive hidup," kata Tito.
[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)